JAKARTA-–Para pelaku pengolahan kelapa mendesak pemerintah menerapkan kebijakan yang menjamin keberlanjutan bahan baku untuk industri pengolahan kelapa.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Himpunan Industri Pengolahan Kelapa Indonesia (HIPKI) Amrizal Idroes dalam acara Agenda Indonesia Export Roundtable bertajuk Hambatan dan Insentif – Studi Kasus Industri Kelapa di Indonesia, Senin (14/10/19).
Dia mengatakan langkah itu perlu direalisasikan segera lantaran distribusi bahan baku di Indonesia tidak sejalan dengan pengembangan industri pengolahannya. Di antara masalah yang dihadapi adalah tingginya biaya logistik.
“Hal itu dipengaruhi oleh letak geografis industri yang dominan berada di Indonesia bagian barat, sedangkan perkebunan atau sumber bahan baku tersebar terutama di wilayah timur,” kata Amrizal.
Lanjut dia saat ini ada satu kebijakan pemerintah yang menjadi kekhawatiran para pelaku industri pengolahan, yakni izin ekspor produk kelapa muda atau fresh coconut.
“Dalam jangka panjang, kebijakan itu menjadi permasalahan bagi industri pengolahan kelapa lokal,” ujar dia.
Amrizal juga mengungkapkan, peremajaan perkebunan kelapa yang digalakan pemerintah saat ini belum menunjukkan perubahan signifikan.
“Kebijakan itu untuk jangka panjang tidak sesuai. Sebab, industri kita terus berkembang, dan kita pemain terbesar untuk kelapa,” jelasnya.
Amrizal menilai sejauh ini kebijakan untuk memberikan ruang bagi ekspor fresh coconut itu dengan pertimbangan menjaga harga produk. Dengan ekspor, petani bisa mendapatkan harga yang lebih baik dibandingkan harga domestik.
“Ke depan pemerintah bisa memberikan solusi agar ekspor produk kelapa dan turunannya bisa tetap meningkat, sedangkan kebutuhan industri dalam negeri juga bisa dipenuhi,” pungkas dia.
