Peluang News, Jakarta – PDI Perjuangan dan partai koalisi pengusung Ganjar Pranowo-Mahfud MD tidak khawatir dengan hasil perolehan suara yang akan diumumkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada 20 Febuari 2024.
Sebab, kubu ini mengaku telah mengumpulkan bukti-bukti kecurangan untuk mendongkrak perolehan suara paslon 2, termasuk penggelembungan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
“Ternyata dari hasil audit forensik perolehan suara Ganjar-Mahfud itu 33%, jadi seharusnya pemilu dua putaran, enggak ada logikanya satu putaran baik berdasarkan hasil pergerakan terutama setelah debat calon presiden dan calon wakil presiden yang memberikan preferensi terhadap Ganjar-Mahfud,” kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangan tertulisnya, Minggu (17/3/2024).
Dia menjelaskan bahwa pakar teknologi informasi (IT) internal PDIP sudah mengaudit forensik Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) milik KPU.
Dari hasil audit itu, kata dia, diketahui perolehan suara pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD mencapai 33%, bukan 16% seperti yang tampil di Sirekap.
Menurut Hasto, audit forensik Sirekap KPU dilakukan pakar IT PDIP pada 16 Februari 2024 atau dua hari setelah pelaksanaan pemungutan suara pada 14 Februari 2024.
Dari audit itu diketahui juga terdapat Json Script yang dipasang di Sirekap untuk mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud di angka 16%.
“Sesuai hasil temuan audit forensik kami atas Sirekap KPU, ternyata dipasang Json Script yang mengunci perolehan suara Ganjar-Mahfud. Padahal, ketika ahli IT ini melakukan normalisasi terhadap Json Sript pada 16 Februari jam 2 pagi itu, perolehan Ganjar-Mahfud 33% dan Prabowo-Gibran 43%,” kata Hasto.
Sesuai hasil audit forensik terhadap Sirekap yang dilakukan pakar IT PDIP itu, Hasto menyimpulkan Pemilu 2024 seharusnya berlangsung dalam dua putaran lantaran tidak ada paslon yang mencapai suara di atas 51%.
Terkait dugaan kecurangan pada penyelenggaraan Pemilu 2024, sudah dapat dipastikan kubu yang merasa dirugikan yakni dari pasangan Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin akan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Sementara itu, aksi unjuk rasa dari kelompok masyarakat juga terus berlangsung di berbagai daerah. Mereka menolak hasil Pemilu 2024 yang dinilai curang, dan menuntut digelarnya hak angket DPR RI, dan diturunkannya harga kebutuhan pokok.
Civitas akademika juga kembali bergerak menyatakan sikap dan menyuarakan untuk digelarnya pengadilan rakyat. Seruan diantaranya dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada. []
