PENGGUNAAN dana desa oleh aparat desa dan pemerintah daerah kurang mendapat pengawasan yang memadai. Para kepala desa hanya tunduk pada bupati atau kepala daerah soal penggunaan dana desa. Lalu, peran Kementerian Desa (Kemendes) dalam memantau penggunaan dana yang bersumber dari APBN itu dipertanyakan.
Di daerah ada sinergi antara kepala desa, inspektorat, dan Kepala Dinas Pemdes, banyak sekali saya lihat permasalahan penggunaan dana desa di daerah. Dan saya hampir tidak melihat peran dari kementerian. Ini kasat mata,” tutur Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus. “Ada beberapa bupati incumbent yang memanfaatkan momen pencairan dana desa menjelang pencoblosan. Kalau dibiarkan terus menerus, dana triliunan rupiah akan menguap.”
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mencatat pencairan insentif tenaga kesehatan di daerah masih di angka 5,7 persen (dari total anggaran Rp7,6 triliun) per Juni 12 Juni 2021. Data dari 34 provinsi menunjukkan, persentase pencairan insentif terbesar berada di Nusa Tenggara Timur (14,87 persen) atau Rp32,4 miliar dari alokasi Rp218,03 miliar. Sementara persentase pencairan insentif terendah berada di Sulawesi Tenggara (0,12 persen) atau Rp320 juta dari alokasi Rp274,26 miliar.
Beberapa daerah mulai menunjukkan kecepatan penyaluran insentif di atas rata-rata nasional, tapi realisasi pencairan insentif belum ada yang mencapai 20 persen pada pertengahan tahun ini. Ia minta pencairan dipercepat untuk membantu para tenaga medis di berbagai daerah yang kini mengahadapi peningkatan kasus Covid-19. “Ini sudah mendekati Juli sudah hampir separuh tahun 2021 kita berharap anggaran-anggaran ini bisa segera diakselerasikan. Apalagi melihat saat ini jumlah kenaikan kasus juga semakin meluas,” lanjutnya.
Tak hanya pencarian insentif, Sri Mulyani juga mencatat belanja dana alokasi umum/dana bagi hasil (DAU/DBH) khusus untuk dukungan vaksinasi masih rendah. Dari total Rp6,46 triliun yang dianggarkan, yang terealisasi baru sebesar Rp285,19 miliar atau 4,41 persen.
“Sampai hari ini realisasinya untuk dukungan vaksinasi baru Rp285 miliar atau 4,4 persen. Bervariasi tiap daerah-daerah ada daerah yang sangat kecil dalam hal ini Jawa Tengah, untuk belanja vaksinasi itu baru 0,91 persen. Daerah cukup tinggi seperti DKI Jakarta sudah merealisasikan 18,9 persen,” tuturnya.●(M. Fauzian)
