PeluangNews, Jakarta – Pengamat pangan Khudori menilai pasokan daging ruminansia di Indonesia masih sangat bergantung pada impor, di tengah menurunnya populasi sapi dan kerbau dalam negeri serta ketidakpastian dampak wabah penyakit hewan.
Menurut Khudori, selama ini kebutuhan daging sapi dan kerbau nasional dipenuhi melalui dua sumber utama, yakni produksi dalam negeri dan impor. Impor sendiri hadir dalam beberapa bentuk, mulai dari sapi bakalan yang digemukkan sebelum dipotong, hingga daging beku yang langsung masuk pasar.
“Impor daging beku selama ini berasal dari sejumlah negara seperti Australia, Brasil, Amerika Serikat, Selandia Baru, Spanyol, dan Jepang. Sementara daging kerbau sebagian besar didatangkan dari India,” kata Khudori.
Selain itu, pemerintah juga mengimpor sapi indukan atau betina produktif untuk meningkatkan populasi ternak nasional guna mengejar target swasembada daging.
Namun demikian, kontribusi produksi dalam negeri terhadap kebutuhan nasional masih terbatas. Khudori menyebutkan, produksi daging sapi dan kerbau domestik saat ini hanya mampu memenuhi sekitar 45–46 persen dari kebutuhan nasional. Sisanya dipenuhi melalui impor.
Data Badan Pusat Statistik dalam Sensus Pertanian 2023 menunjukkan populasi sapi dan kerbau mengalami penurunan dalam satu dekade terakhir. Pada 2013 jumlahnya mencapai 14,23 juta ekor, namun pada 2023 turun menjadi sekitar 11,79 juta ekor atau merosot 17,2 persen.
“Dari jumlah tersebut sekitar 11,32 juta merupakan sapi potong dan sapi perah, sementara sisanya kerbau,” ujar Khudori.
Ia menambahkan, penurunan paling drastis terjadi pada populasi kerbau yang menyusut dari sekitar 1,1 juta ekor pada 2013 menjadi hanya sekitar 470 ribu ekor pada 2023. Sementara populasi sapi turun dari sekitar 13,1 juta ekor menjadi 11,3 juta ekor.
Populasi ternak sapi terbesar saat ini terkonsentrasi di Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, serta wilayah Nusa Tenggara. Jika digabungkan dengan populasi kerbau, Jawa Timur tercatat menjadi daerah dengan populasi ternak terbanyak, mencapai sekitar 3,35 juta ekor.
Khudori menduga penurunan populasi tersebut salah satunya dipicu oleh wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang kembali merebak pada Mei 2022. Padahal sebelumnya Indonesia telah dinyatakan bebas PMK sejak 1986 setelah upaya penanganan panjang selama hampir satu abad.
“Kerugian ekonomi akibat wabah PMK pada 2022 diperkirakan mencapai Rp11,6 triliun,” ujarnya.
Menurut Khudori, saat ini pemantauan perkembangan PMK juga tidak sejelas sebelumnya. Data mengenai jumlah wilayah dengan kasus aktif tidak lagi mudah diakses publik, padahal penyakit ini tergolong sangat berbahaya bagi ternak.
Mengacu pada laporan awal 2026, sekitar 800 ekor sapi dilaporkan terpapar PMK. Pemerintah melalui Kementerian Pertanian Republik Indonesia berencana mendistribusikan sekitar 4 juta dosis vaksin PMK pada tahun ini. Namun menurut Khudori, jumlah tersebut masih jauh dari memadai karena hanya mencakup sekitar sepertiga populasi ternak nasional.
Di sisi lain, ia juga menyoroti kenaikan harga daging kerbau impor yang semula dimaksudkan sebagai penyeimbang harga daging sapi di pasar. Berdasarkan data panel harga Badan Pangan Nasional, rata-rata harga daging kerbau di tingkat konsumen dalam sebulan terakhir mencapai sekitar Rp111.848 per kilogram.
Baca Juga: BUMN Pangan Dapat Penugasan Impor Daging Sapi 100 Ribu Ton dan Kerbau 100 ribu Ton pada 2025
Harga tersebut jauh melampaui harga acuan penjualan konsumen sebesar Rp80 ribu per kilogram sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 12 Tahun 2024.
Khudori juga melihat adanya kecenderungan peternak menunda penjualan ternak menjelang Iduladha, sehingga pasokan sapi siap potong di pasar berpotensi terbatas.
“Kalau jumlah sapi lokal siap potong terbatas, harga di tingkat peternak akan tinggi. Ketika dipotong dan dijual pedagang, harga yang diterima konsumen juga akan tinggi, bahkan bisa melampaui Rp130 ribu sampai Rp140 ribu per kilogram,” katanya.
Untuk tahun 2026, pemerintah merencanakan impor sekitar 400 ribu ekor sapi indukan, 700 ribu ekor sapi bakalan, serta 297 ribu ton daging beku. Sebagian besar kuota impor daging beku tahun ini dialokasikan kepada badan usaha milik negara.
Menurut Khudori, idealnya peran BUMN sebagai importir dapat membantu menjaga stabilitas pasokan dan harga. Namun ia mengingatkan kapasitas BUMN dalam hal infrastruktur distribusi, logistik, maupun pendanaan masih perlu diperkuat.
“Kalau kapasitasnya belum sepenuhnya siap, kebijakan mengalihkan sebagian besar aktivitas impor dari swasta ke BUMN justru berpotensi menimbulkan masalah baru,” ujarnya.
Ia menilai kebijakan tersebut perlu dikaji kembali agar tidak menimbulkan distorsi pasar maupun membuka ruang praktik rente dalam rantai pasok daging nasional. (Aji)
