Peluang News, Jakarta – Pasca Mahfud MD resmi mundur dari Kabinet Indonesia Maju (KIM) sebagai menteri koordinator bidang politik hukum dan keamanan, Kamis (1/2/2024), beberapa nama diperkirakan masuk bursa jabatan itu.
Sementara ini Presiden Joko Widodo telah menunjuk Tito Karnavian sebagai pelaksana tugas menko polhukam sebelum ada pengganti pejabat tetap.
Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan mantan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal (Purn) Dudung Abdurachman disebut bakal mengisi pos kosong tersebut.
Pengamat politik Adi Prayitno mengakui banyak spekulasi setelah Mahfud MD mundur sebagai menkopolhukam di KIM.
“Selain AHY, bahkan ada yang mengaitkan Pak Dudung yang beberapa waktu lalu menyatakan dukungan ke Prabowo-Gibran (capres-cawapres nomor urut 2,” tutur Adi.
Menurut dia, AHY mempunyai kans besar menjadi menko polhukam pengganti Mahfud. Pertama, AHY berpengalaman di militer, salah satu bidang di bawah menko polhukam. Sebelum Mahfud resmi mundur Jokowi dan AHY bertemu dan makan bersama di Yogyakarta.
Jika AHY ditunjuk sebagai menteri KIM, juga bisa dihitung sebagai rekonsiliasi Partai Demokrat dengan Jokowi. Ini sekaligus sebagai konsolidasi politik partai pendukung Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, capres-cawapres yang diyakini didukung oleh Kepala Negara.
Sebab, dari sejumlah partai politik pendukung Prabowo-Gibran, hanya Demokrat yang di luar pemerintahan.
“Kalau kemudian AHY yang didapuk jadi menko polhukam, tentu bacaan politiknya ini bagian dari akomodasi politik, ini bagian dari konsolidasi politik. Pak Jokowi menjadikan AHY menko tentu harus dibalas dengan kerja kerja politik agresif, yang mana Demokrat harus memenangkan Prabowo-Gibran,” kata dia.
Namun, Adi menilai Demokrat terkesan setengah hati mendukung Prabowo-Gibran. Ini tampak dari baliho-baliho yang dipasang Demokrat, yang kebanyakan hanya menampilkan gambar Prabowo dan tidak menyertakan Gibran. Jika AHY ditunjuk sebagai menko polhukam, ujar dia, ada ‘harga’ yang harus dibayar Demokrat berupa dukungan penuh ke Prabowo dan Gibran, yang tidak lain merupakan putra sulung Jokowi.
“Ini tahun politik yang saya kira apa pun yang didapatkan tentu tak ada makan siang yang gratis, tak ada cek kosong, ada sesuatu yang ingin didapatkan,” ujarnya.
Tetapi, Adi menambahkan, selain AHY, Jokowi sangat mungkin menunjuk nama-nama lain dari kalangan partai politik, baik itu kader Partai Golkar, kader Partai Gerindra, kader PAN, maupun kader partai politik lain pendukung Prabowo-Gibran. (Yth)
