PeluangNews, Jakarta-Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana menyampaikan kinerja sektor pariwisata pada semester I tahun 2025 yang menunjukkan pertumbuhan positif.
“Tren positif ini tercermin dalam kinerja kumulatif Januari–Juni 2025. Pertumbuhan wisatawan yang berlibur di dalam negeri lebih tinggi dibandingkan yang berlibur ke luar negeri,” ujarnya dalam Laporan Bulanan Kementerian Pariwisata di Jakarta, Sabtu (16/8/2025).
Widiyanti menegaskan, capaian ini tidak lepas dari sinergi lintas kementerian dan lembaga. “Kinerja baik ini didukung oleh keterlibatan dan kerja sama, sehingga program kepariwisataan nasional terakselerasi dengan baik,” katanya.
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, kunjungan wisatawan mancanegara periode Januari–Juni 2025 mencapai 7,05 juta atau tumbuh 9,44 persen (year-on-year). “Secara kumulatif, jumlah kunjungan wisatawan mancanegara kembali berada di atas jumlah perjalanan wisatawan nasional, dengan selisih mencapai 2,48 juta,” jelas Widiyanti.
Ia menambahkan, sepanjang Juni 2025 kunjungan wisatawan mancanegara tercatat 1,42 juta atau tumbuh 18,20 persen. Sementara perjalanan wisatawan nusantara mencapai 105,12 juta, naik 25,93 persen. “Kita patut bersyukur di tengah ketidakpastian global, terbukti sektor pariwisata mampu menjaga resiliensi ekonomi nasional,” ucapnya.
Menurut Widiyanti, pemerintah telah menyiapkan stimulus untuk menjaga laju pertumbuhan. “Dari sisi supply, ada potongan tarif tiket pesawat, kereta api, kapal laut, dan tarif tol. Dari sisi demand, ada penebalan bantuan sosial, subsidi upah, serta tunjangan ke-13. Semua ini untuk meningkatkan daya beli masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menegaskan dukungan Kementerian Pariwisata terhadap program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Koperasi Merah Putih. “Proyek percontohan akan dimulai di 80 desa wisata, ditargetkan menjangkau lebih dari 6.000 desa,” lanjutnya.
Namun, Menparekraf juga menyoroti penurunan tingkat okupansi hotel bintang sebesar 3,54 poin persentase pada Januari–Juni 2025. “Penurunan ini kemungkinan karena pergeseran minat wisatawan ke akomodasi alternatif atau bertambahnya jumlah kamar hotel,” ucapnya.
Meski begitu, jumlah kamar hotel yang terisi justru naik 11,53 persen dibanding semester I 2024. “Kami menghargai pertumbuhan vila dan akomodasi alternatif. Tapi jika tidak terdata dan tidak memiliki izin usaha, situasinya tidak adil bagi pelaku usaha hotel,” tegas Widiyanti.
Ia menutup dengan komitmen pembinaan. “Kami bersama pemerintah daerah terus mengupayakan agar pelaku usaha pariwisata memiliki izin, standar, dan layanan terjamin demi kenyamanan wisatawan,” pungkasnya.
