KEBIJAKAN pengurangan subsidi yang didorongkan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) nyata-nyata berimplikasi negatif. Produktivitas sektor pertanian nasional menurun dengan serius. “Aturan WTO tentang pengurangan subsidi yang terus didorong negara maju telah berdampak menurunnya produktivitas pertanian dan perikanan, kantaran biaya produksi jadi naik tinggi,” kata Sekretaris Umum DPP Serikat Pertani Indonesia, Agus Ruli Ardiansyah.
Ekses lainnya, produk impor dapat masuk dengan mudah ke pasar domestik. Dan itu menimbulkan berkurangnya penyerapan produk lokal. Dalam catatan SPI, pada tahun 1995 Indonesia mampu memenuhi konsumsi pasar domestik produk bawang putih sebesar 95 persen, dengan total produksi 279 ribu ton. Saat ini, kita hanya memproduksi 10 persen dari kebutuhan nasional, 90 persen lainnya dipenuhi (dengan mengimpor) dari Cina dan India.
Sejak Indonesia meratifikasi berbagai kebijakan dalam WTO, kondisi perekonomian negara tidak semakin membaik. Indonesia yang dahulunya dikenal sebagai negara agraris penghasil produk-produk pertanian bergeser menjadi negara pengimpor sejumlah produk pertanian. Beberapa di antaranya, sebut saja, kedelai, kentang, bawang putih, dan garam.
“Perjanjian perdagangan bebas dan skema penyelesaian sengketa di WTO tidak dibuat untuk melindungi para petani Indonesia,” kata Direktur IGJ, Rachmi Hertanti. Indikasinya terlihat dari kekalahan Indonesia di badan banding WTO. Badan itu memutuskan, tindakan Indonesia atas kebijakan pembatasan impor hortikultura, produk hewan dan turunannya, tidak konsisten dengan aturan GATT 1944 mengenai penghilangan hambatan perdagangan global. Akibatnya, terbuka peluang retaliasi atau tindakan balasan Amerika dan Selandia Baru.
“Kasus ini akan berdampak besar terhadap kebijakan pangan di Indonesia. Penyesuaian kebijakan pangan Indonesia dengan aturan GATT 1994 akan bertentangan dengan semangat kedaulatan pangan dan merampas kesejahteraan petani,” ujar Rachmi Hertanti.●
