PeluangNews, Jakarta-Indonesia masih menghadapi ironi besar dalam pengelolaan pangan. Saat target ketahanan dan swasembada pangan terus didorong, jutaan ton makanan justru terbuang setiap tahun. Kajian Bappenas mencatat, sepanjang 2000–2019 susut dan sisa pangan (SSP) di Indonesia mencapai 23 hingga 48 juta ton per tahun.
Angka tersebut setara 115–184 kilogram pangan terbuang per kapita setiap tahun. Padahal, jika dikelola secara optimal, pangan yang terbuang berpotensi memberi makan 61–125 juta orang, atau hampir separuh jumlah penduduk Indonesia saat ini.
Kondisi ini mendorong Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengubah strategi penanganan. Pemerintah kini secara terbuka mendorong keterlibatan sektor swasta dalam penyelamatan dan redistribusi pangan berlebih yang masih layak konsumsi.
Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, menegaskan dunia usaha berada di posisi strategis karena langsung terhubung dengan rantai pasok pangan. Menurutnya, penyelamatan pangan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah.
“Sektor swasta berada di titik strategis rantai pasok. Melalui redistribusi pangan berlebih yang masih layak konsumsi, perusahaan tidak hanya membantu masyarakat, tetapi juga memperkuat tanggung jawab sosial, mendukung prinsip ESG, dan mengurangi dampak lingkungan,” ujar Nita.
Upaya penyelamatan pangan dijalankan melalui penguatan kebijakan, kolaborasi lintas sektor, serta pemanfaatan platform Stop Boros Pangan (SBP) sebagai sistem pencatatan donasi pangan nasional.
Berdasarkan data SBP per 21 Januari 2026, sebanyak 1,9 juta kilogram pangan berhasil diselamatkan dan disalurkan kepada 2,9 juta penerima manfaat. Capaian ini melibatkan sekitar 70 pelaku usaha sebagai pendonor.
“Ini membuktikan bahwa penyelamatan pangan bisa berjalan seiring dengan praktik bisnis berkelanjutan. Ketika kolaborasi terbangun, manfaatnya dirasakan bersama oleh perusahaan, masyarakat, dan sistem pangan nasional,” kata Nita.
Kajian percontohan penghitungan SSP tahun 2025 di DKI Jakarta menunjukkan hypermarket dan hotel menjadi sektor dengan potensi terbesar dalam pengurangan sisa pangan melalui redistribusi. Temuan ini mendorong Bapanas memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha di sektor tersebut.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Bapanas pada 2025 memfasilitasi mobil penyelamatan pangan berpendingin di lima provinsi, termasuk Jawa Barat. Fasilitas ini dimanfaatkan melalui kolaborasi Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat dengan Foodbank of Indonesia Bandung dan Foodbank Bandung Berbagi.
Direktur Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Indah Budiani, menilai keterlibatan dunia usaha menjadi kunci pencapaian target pembangunan berkelanjutan.
“Untuk mendukung target SDGs 12.3, IBCSD menginisiasi GRASP 2030 sebagai platform kolaborasi berbasis perjanjian sukarela. Saat ini, program ini telah melibatkan 18 perusahaan sebagai core signatories dan 28 organisasi sebagai associate signatories,” ujar Indah.
Pemerintah daerah juga mulai memperkuat peran. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat, Siti Rochani, mengungkapkan sebagian besar penyelamatan pangan di daerah masih dilakukan secara mandiri oleh pelaku usaha.
“Hasil kajian menunjukkan sekitar 70 persen penyelamatan pangan di Jawa Barat dilakukan langsung oleh pelaku usaha, sementara 30 persen difasilitasi melalui mobil penyelamatan pangan. Total donasi pangan yang berhasil diselamatkan mencapai 9.692,4 kilogram dan telah dilaporkan melalui platform Stop Boros Pangan,” jelas Siti.
Bapanas berharap penyelamatan pangan tidak lagi bersifat insidental, melainkan menjadi gerakan bersama. Dengan kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan dunia usaha, pengurangan susut dan sisa pangan diyakini dapat memperkuat ketahanan, kemandirian, dan swasembada pangan nasional secara berkelanjutan.
