Peluang News, Jakarta – Pagu anggaran untuk sektor pertahanan pada 2025 naik menjadi Rp165,16 triliun dibandingkan pagu indikatif atau rancangan anggaran sebelumnya sebesar Rp155,98 triliun.
Angka pagu anggaran untuk sektor pertahanan pada 2025 itu, menurut Wakil Menteri Pertahanan Muhammad Herindra, didapat dari surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tanggal 19 Juli 2024.
Anggaran tersebut terdiri dari anggaran Kementerian Pertahanan, Mabes TNI, dan tiga matra TNI.
“Dari rencana kebutuhan kita terdukung sebesar 46,7%,” ungkap Herindra saat Rapat Kerja dan Anggaran bersama Komisi I DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (3/9/2024).
Dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp165,16 triliun itu, dia merinci bahwa anggaran untuk Kementerian Pertahanan sebesar Rp53,95 triliun atau terdukung 112,16% dari usulan, Mabes TNI sebesar Rp11,17 triliun atau terdukung 26,26% dari usulan.
Selanjutnya TNI AD sebesar Rp57 triliun atau terdukung sebesar 34,98% dari usulan, TNI AL sebesar Rp24,75 triliun atau terdukung sebesar 44,67% dari usulan, dan TNI AU sebesar Rp18,28 triliun atau terdukung sebesar 41,07% dari usulan.
Sebelumnya, berdasarkan surat Menteri Pertahanan pada 19 Desember 2023 tentang usulan kebutuhan anggaran keamanan dan TNI tahun 2025, angka yang diusulkan sebesar Rp353, 52 triliun.
Adapun rapat itu dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari. Selain dihadiri oleh Herindra, para petinggi TNI juga hadir yaitu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Kepala Staf TNI AD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI AU Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Kepala Staf TNI AL Laksamana TNI Muhammad Ali.
Wakil Ketua Komisi I Abdul Kharis mengutarakan, pihaknya telah menerima surat dari Kementerian Pertahanan berkaitan dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak bisa hadir dalam rapat ini karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan.
Sebelumnya, Wamenhan Letjen TNI Muhammad Herindra menemui pimpinan dan anggota Komisi I DPR untuk menyampaikan keinginan pergeseran anggaran.
“Hanya menyampaikan jika Kementerian Pertahanan akan menggunakan dana cadangan sebesar 5% dari pagu anggaran,” kata anggota Komisi I DPR Bobby Adhityo Rizaldi.
Boby menambahkan, keinginan dari Kemenhan itu telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan. []
