PeluangNews, Jakarta – Jaksa Agung ST Burhanuddin menilai, pagu anggaran Rp20 triliun tidak mencukupi dan berisiko melumpuhkan operasional kejaksaan serta bisa membahayakan fungsi penegakan hukum.
Untuk itu, Burhanuddin meminta tambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun untuk tahun anggaran 2026.
Permintaan tersebut disampaikan Jaksa Agung dalam Rapat Kerja bersama Komisi III DPR RI, di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Dia merinci, bahwa Korp Adhiyaksa mendapatkan pagu anggaran sebesar Rp20 triliun yang dialokasikan untuk program penegakan hukum Rp8,58 triliun, dukungan manajemen Rp11,42 triliun.
Keterbatasan anggaran tersebut, lanjut dia, sangat mengkhawatirkan. Berdasar data kemampuan penanganan perkara secara nasional akan berkurang hingga 55%, sementara penanganan perkara di tingkat daerah diprediksi anjlok drastis hingga 75%.
Dampak penurunan itu di antaranya bidang intelijen hanya dapat membiayai satu kegiatan kecuali program prioritas seperti jaksa masuk sekolah, bidang tindak pidana umum anggaran untuk penuntutan sampai dengan eksekusi berkurang 75%.
Sementara itu, pada bidang pidana khusus bidang perdata dan tata usaha negara (TUN) dan bidang pidana militer masing-masing hanya dapat membiayai satu perkara anggaran berkurang 75% persatuan biaya.
Burhanuddin menambahkan, kekurangan utama terjadi di tiga area yakni belanja pegawai yang tidak mengakomodasi gaji dan tunjangan bagi sekitar 11.000 CPNS dan PPPK baru.
“Kekurangan ini juga langsung membahayakan penegakan hukum karena anggaran sidang untuk perkara pidana khusus hanya cukup untuk satu perkara dan anggaran untuk pidana umum, diperkirakan habis pada semester pertama,” ucap dia
Untuk mencegah terhentinya fungsi kelembagaan dengan penegakkan hukum, kejaksaan mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp7,49 triliun. []
