Jakarta (Peluang) : Pagu anggaran tersebut difokuskan untuk pemulihan ekonomi khususnya bagi nelayan.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan total pagu anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KPP) sebesar Rp 6,76 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 disetujui Komisi DPR RI.
“Pagu anggaran tersebut meliputi program pengelolaan perikanan dan kelautan sebesar Rp 2,46 triliun, program nilai tambah dan daya saing industri sebesar Rp 178, 62 miliar,” kata Trenggono dalam rapat .
rapat kerja Komisi IV di Jakarta, Senin (12/9/2022).
Selain itu, program kualitas lingkungan hidup sebesar Rp 91,8 miliar, program pendidikan dan pelatihan vokasi Rp 327,3 miliar dan program dukungan manajemen sebesar Rp 3,71 triliun.
Secara rincian jelas Trenggono, alokasi pagu anggaran berdasarkan unit kerja yaitu Sekretariat Jenderal sebesar Rp 678,16 miliar, Inspektorat Jenderal sebesar Rp 85,31 miliar, dan Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap sebesar Rp955,65 miliar.
Selanjutnya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya sebesar Rp 1,18 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) sebesar Rp 1,15 triliun.
Direktorat Jenderal Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 388,5 miliar, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang laut sebesar Rp 420 miliar, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan sebesar Rp 1,38 triliun dan Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan sebesar Rp 523,5 miliar.
“Anggaran Ditjen Perikanan Tangkap digunakan untuk implementasi penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pengembangan kampung nelayan maju dengan dukungan sinergi pemberdayaan nelayan,” jelas pria lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB).
Lebih lanjut ia menjelaskan, anggaran Ditjen Perikanan Budidaya akan digunakan untuk pengembangan perikanan budidaya dan peningkatan ekspor udang, lobster, kepiting, rajungan dan rumput laut. Serta pengembangan perikanan budidaya di kawasan sentra produksi termasuk kampung perikanan budidaya.
Adapun anggaran di Ditjen PDSPKP digunakan untuk peningkatan konsumsi ikan dalam negeri, pembangunan sistem rantai dingin (cold chain), pengembangan usaha dan investasi serta promosi produk di skala internasional.
Untuk Ditjen Perencanaan Ruang Laut, program prioritasnya adalah pengelolaan kawasan konservasi dan pulau-pulau kecil, rehabilitasi wilayah pesisir termasuk Gerakan Bulan Cinta Laut, pengelolaan garam rakyat dan perizinan kesesuaian pemanfaatan ruang laut.
Untuk Ditjen Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan dengan anggaran Rp 1,15 triliun digunakan untuk operasi pengawasan penangkapan ikan terukur melalui operasional kapal pengawas dan pesawat patroli, pengawasan sektor usaha kelautan dan perikanan serta pemberdayaan pokwasmas.
Anggaran Badan Pengembangan SDM KP dialokasikan untuk pelatihan usaha bagi masyarakat, penyuluhan masyarakat, penyelenggaraan pendidikan vokasi serta pengembangan inkubasi usaha kelautan dan perikanan.
Sedangkan program prioritas di Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan untuk penerapan sistem jaminan mutu, penerapan sistem perkarantinaan, pengembangan laboratorium, dan akreditasi pengawasan di wilayah perbatasan.
Anggaran Sekretaris Jenderal disiapkan untuk penyiapan produk hukum, SDM, aparatur dan organisasi, keuangan, perencanaan, kerja sama antarlembaga, humas, kerja sama luar negeri, statistik dan lainnya.
“Anggaran Itjen untuk pengawasan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan kelautan dan perikanan,” ujar Trenggono.
Selain menyetujui pagu anggaran tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini meminta KKP konsisten dan fokus terhadap pemulihan ekonomi, khususnya terhadap nelayan, pembudidaya ikan dan rumput laut, petambak garam, pemasar, dan pengolah hasil perikanan.
Selain itu juga pada masyarakat pesisir dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang banyak merekrut/menyerap tenaga kerja.
“Terutama untuk peningkatan produksi dan ekspor komoditas unggulan agar importasi produk kelautan dan perikanan dapat ditekan,” pungkas Erma.