PeluangNews, Jakarta – Aktivitas organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia dikeluhkan para pengusaha dan investor yang akan menanamkan modalnya di Tanah Air.
Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pun mengakui hal itu.
Menurut Ketua Umum Himpunan Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) Abdul Sobur, aktivitas ormas menghambat industri mebel di Indonesia.
Kondisi ini membuat Indonesia kalah bersaing dengan Vietnam dalam pertumbuhan industri mebel.
“Kami sedang berjuang menghadapi negara yang sudah bersih dari hal-hal seperti itu (ormas), seperti Vietnam. Mereka bisa bertumbuh, sedangkan di sini masih menghadapi masalah tersebut,” kata Abdul di acara Indonesia International Furniture Expo 2025 di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (6/3/2025).
Gangguan ormas, lanjut Adul, lebih dirasakan industri mebel berskala besar. HIMKI pun meminta pemerintah menertibkan aktivitas ormas.
“Itu salah satu kendala. Aksi premanisme (ormas) adalah tugas pemerintah. Kalau kita mau maju, harus dibersihkan,” katanya.
Dia menegaskan pemerintah sudah memiliki kesadaran akan pentingnya menindak gangguan tersebut, terutama bagi industri besar.
Dia membandingkan dengan Vietnam, yang saat ini mampu mengekspor mebel senilai US $20 juta.
“Jadi wajar kalau ekspor mebel mereka bisa mencapai 20 juta dolar karena negara itu kondusif untuk investasi,” ujarnya.
Abdul mengatakan Vietnam juga diuntungkan oleh relokasi industri mebel dari China. Dalam 10 tahun terakhir, sebanyak 630 perusahaan pindah ke Vietnam.
Selain itu, Vietnam telah memiliki perjanjian perdagangan bebas (Free Trade Agreement/FTA) dengan AS dan Eropa selama 20 tahun.
“Kita belum punya FTA. Vietnam sudah lebih dulu punya dengan AS dan Eropa. Itu salah satu faktor kekuatan mereka. Sementara kita masih kesulitan masuk ke pasar AS,” ujarnya.
Aktivitas ormas di kawasan industri juga dikeluhkan investor. Ketua Himpunan Kawasan Industri (HKI) Sanny Iskandar mengatakan, keresahan investor dalam acara Dialog Industri Nasional di Kementerian Perindustrian (6/2/2025).
Dia mengungkapkan gangguan ormas menyebabkan kerugian hingga ratusan triliun rupiah, baik dari dana yang dikeluarkan investor maupun investasi yang batal masuk ke Indonesia.
“Itu pasti merugikan. Kalau dihitung semuanya, bukan cuma dana yang keluar, tapi juga yang enggak jadi masuk. Itu bisa ratusan triliun,” kata dia.
Sanny mengakuu gangguan ormas menjadi kendala besar bagi industri, meskipun jarang dibahas secara terbuka.
Dia menyoroti upaya pemerintah dalam menarik investasi asing melalui berbagai promosi dan insentif.
Tetapi ketika investor mulai beroperasi, mereka justru menghadapi tekanan dari ormas.
“Begitu investor masuk ke daerah, mereka langsung dikerjain habis-habisan. Siapa lagi yang bisa mereka harapkan kalau bukan aparat kepolisian?,” ujarnya, menambahkan.
Deputi Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Riyatno, mengatakan hal itu merupakan salah satu tugas BKPM untuk memfasilitasi permasalahan yang dihadapi oleh para investor.
“Kementerian Investasi berkomitmen untuk mengawal proses investasi secara end to end atau dari awal hingga akhir,” kata Riyatno, dalam acara World Bank New Insight On The Business Environment in Indonesia: Exploring The World Bank’s Business Ready Report, di Jakarta, Senin (10/2/2025).
Pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga, stakeholder terkait lainnya, hingga pemerintah daerah untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut. []
