Oleh: H. Edi Nursalam
Kritik Kebijakan dari Lapangan Tentang Bertahan di Tengah Ketidakpastian
Di tengah banyaknya Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang berjalan terseok-seok, bahkan berhenti tanpa suara, masih ada segelintir orang yang memilih bertahan. Bukan karena kondisi mendukung, tetapi karena keyakinan bahwa koperasi seharusnya menjadi jalan keluar, bukan sekadar program singgah. Salah satunya adalah Bapak Ridwanullah, Ketua Koperasi Desa Merah Putih di Desa TP, Kecamatan C, Kabupaten B.
Di saat banyak pengurus lain mulai menyerah—lelah oleh kebijakan yang berubah-ubah, arah yang tak kunjung jelas, dan ketiadaan kepastian—Ridwanullah tetap membuka kantor koperasi, menjalankan operasional seadanya, dan menjaga api semangat anggotanya agar tidak padam.
Ia sadar betul, kondisi ini tidak ideal. Regulasi sering berganti, petunjuk teknis datang terlambat atau berubah di tengah jalan, sementara tuntutan tetap berjalan. Kepastian usaha belum ada, insentif pengurus tidak jelas, dan hasil ekonomi belum bisa dirasakan dalam waktu dekat.
Namun Ridwanullah memilih bertahan. Bukan karena kebijakan sudah sempurna, tetapi karena Desa TP saat ini menjadi satu-satunya desa di Kecamatan C yang memperoleh pembangunan gedung KDKMP secara penuh oleh pemerintah.
Sebuah gedung megah seluas 600 m² di atas lahan 1.000 m², dengan nilai pembangunan mencapai Rp1,6 miliar. Gedung itu dirancang lengkap—gerai sembako, klinik, apotek desa, gudang dan fasilitas pendukung, bahkan dua unit mobil operasional, serta permodalan awal sebesar Rp500 juta. Proyek ini direncanakan selesai pada awal April 2026.
Bagi banyak orang, angka-angka itu terdengar menjanjikan. Bagi Ridwanullah, angka-angka itu justru menjadi tanggung jawab moral.
“Kalau sudah dibangunkan sebesar ini, tidak mungkin koperasi dibiarkan mati,” kira-kira begitu sikapnya.
Ia optimis, tetapi optimisme yang dibangun di atas kesabaran panjang—menunggu kebijakan benar-benar berpihak pada keberlanjutan, bukan hanya pada pembangunan fisik.
Kisah Ridwanullah memperlihatkan wajah lain dari kebijakan KDKMP hari ini. Negara mampu membangun gedung besar dan fasilitas lengkap, tetapi masih belum sepenuhnya membangun sistem pengelolaan manusianya. Infrastruktur hadir lebih cepat daripada kepastian operasional. Bangunan berdiri kokoh, sementara pengurusnya masih bertanya-tanya tentang skema kerja, insentif, dan masa depan usaha.
Inilah ironi kebijakan yang kerap terjadi: proyek hadir dengan megah, tetapi penyangga keberlanjutannya tertinggal.
Di banyak tempat, KDKMP diminta menjadi penopang ekonomi rakyat. Namun para pengurusnya bekerja tanpa gaji, menanggung biaya pribadi, dan mengorbankan waktu keluarga.
Mereka diminta profesional dalam hasil, tetapi diperlakukan seolah relawan tanpa batas. Keikhlasan dijadikan fondasi utama, padahal keikhlasan bukan instrumen kebijakan. Sementara itu, program-program unggulan lain berjalan dengan skema anggaran jelas, gaji pasti, dan struktur dukungan kuat. Pidato-pidato kebijakan terdengar optimistis dan heroik. Tetapi di tingkat desa, yang dihadapi adalah ketidakpastian harian.
Pertanyaan yang muncul di lapangan semakin jujur dan mendesak: Apakah KDKMP dibangun untuk tumbuh, atau hanya untuk selesai dibangun?
Jika orang-orang seperti Ridwanullah suatu hari berhenti, kegagalan itu bukan kegagalan desa. Itu adalah kegagalan kebijakan yang terlalu lama menunda keberpihakan nyata pada pengelola di garis depan.
Rekomendasi Kebijakan
Belajar dari realitas lapangan—termasuk dari Desa TP—beberapa langkah kebijakan mendesak perlu dilakukan:
- Kepastian Skema Insentif Pengurus
Pengurus KDKMP harus diposisikan sebagai pekerja sosial-ekonomi profesional dengan insentif minimum nasional. Gedung miliaran rupiah tidak akan hidup tanpa manusia yang dijamin keberlanjutannya. - Sinkronisasi Infrastruktur dan Operasional
Pembangunan fisik harus dibarengi dengan kepastian SOP, model bisnis, dan skema usaha sebelum gedung diresmikan, bukan setelahnya. - Kepastian Arah Usaha dan Perlindungan Risiko
Modal Rp 500 juta harus disertai pendampingan bisnis dan mitigasi risiko, agar pengurus tidak menanggung kegagalan sendirian. - Stabilitas Kebijakan di Tingkat Pelaksana
Perubahan regulasi harus dibatasi dan dikomunikasikan dengan jelas, agar pengurus tidak terus beradaptasi dalam ketidakpastian. - Evaluasi Berbasis Dampak
Keberhasilan KDKMP harus diukur dari hidupnya aktivitas ekonomi dan kesejahteraan pengelola serta anggota, bukan sekadar berdirinya bangunan.
KDKMP Masih Punya Harapan
Selama masih ada orang-orang seperti Ridwanullah yang bertahan, optimisme belum sepenuhnya padam. Namun harapan tidak bisa selamanya ditopang oleh kesabaran individu.
Negara harus hadir, bukan hanya dalam bentuk gedung dan angka anggaran, tetapi dalam kepastian, keberpihakan, dan keadilan kebijakan. Karena pejuang sejati KDKMP sudah terlalu lama berjalan di depan—sementara sistemnya tertinggal di belakang.
Penulis adalah Ketua KDMP Kemang Kab. Bogor
