Jakarta (Peluang) : Kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung relatif kecil sekitar Rp 6,5 triliun, sehingga diperlukan pembiayaan altenatif.
Direktur Jasa Keuangan Syariah Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), Taufik Hidayat mengatakan, mendorong percepatan pembangunan proyek pemerintah daerah (Pemda) melalui pembiayaan instrumen keuangan syariah, KNEKS bekerja sama dengan pemerintah Kota Bandung.
Dengan mengadakan sosialisasi mengenai konsep dan proses penerbitan Sukuk Daerah dan pembiayaan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Syariah. Taufik berharap sinergi ini dapat mendorong pembiayaan pembangunan dengan instrumen keuangan terimplementasi segera di Bandung.
“Mendorong percepatan pembangunan proyek pemerintah, diperlukan upaya inovatif untuk meningkatkan optimasi pembiayaan, seperti dengan instrumen Sukuk Daerah dan KPBU Syariah,” kata Taufik dalam keterangan resminya, Kamis (1/9/2022).
Ia menegaskan, percepatan pembangunan yang dilakukan pemerintah Kota Bandung dan pemda lainnya harus terus didorong. Hal ini mengingat instrumen keuangan syariah sangat cocok untuk proyek pelayanan publik.
Sehingga sosialisasi melalui workshop merupakan bentuk dukungan KNEKS dalam meningkatkan industri keuangan syariah, baik dari sisi supply maupun demand. “Bandung adalah salah satu yang tertarik untuk implementasi Sukuk Daerah dan KPBU Syariah,” kata Taufik.
Penyelenggaraan acara workshop juga ditujukan untuk menindaklanjuti permohonan Wali Kota Bandung, Yana Mulyana, kepada Wakil Presiden Joko Widodo (Jokowi) selaku Ketua Harian KNEKS. Permohonan itu menurut Taufik, untuk memperoleh pemahaman mengenai ruang lingkup Sukuk Daerah dan KPBU Syariah.
Sekretaris Bappelitbang Kota Bandung, Agus Hidayat mengatakan, salah satu misi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kota Bandung adalah mengembangkan pembiayaan kota yang partisipatif, kolaboratif, dan terintegrasi.
“Ini penting mengingat kemampuan APBD Kota Bandung relatif kecil sekitar Rp 6,5 triliun. Nilai itu kurang mampu memenuhi kebutuhan pembangunan infrastruktur. Sehingga konsep pembiayaan alternatif sangat diperlukan Pemkot Bandung,” kata Agus.
Ia menambahkan, saat ini ada beberapa rencana pembangunan yang terhambat karena keterbatasan anggaran. Seperti perluasan layanan air minum, pengembangan RSUD di Kota Bandung, maupun pengembangan sarana dan prasarana transportasi publik.(S1).
