Peluang News, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) kembali menggelar konferensi pers terkait Rapat Dewan Komisioner Bulanan OJK periode Mei 2024.
Dalam kegiatan itu, Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar menyampaikan, pihaknya menilai bahwa sektor jasa keuangan di Indonesia masih tetap stabil di tengah ketidakpastian global saat ini.
Bahkan, ia mengungkapkan bahwa pertumbuhan ekonomi domestik di kuartal I-2024 lebih tinggi dari ekspektasi pasar.
Menurutnya, hal ini didorong oleh pengeluaran pemerintah dan Lembaga Nonprofit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) sejalan dengan periode pemilihan umum (pemilu), kebijakan kenaikan gaji dan pembayaran tunjangan hari raya (THR) aparatur sipil negara (ASN) atau pensiunan serta periode Ramadhan dan Lebaran.
“Jadi, sektor jasa keuangan masih terjaga stabil dengan didukung oleh tingkat permodalan yang kuat dan likuiditas yang memadai di tengah ketidakpastian global akibat masih tingginya tensi geopolitik, potensi meluasnya perang dagang, serta kinerja perekonomian global yang masih di bawah ekspektasi,” ujar Mahendra dalam konferensi pers Hasil Rapat Dewan Komisioner OJK Bulan Mei 2024 di Jakarta, hari ini, Senin (10/6/2024).
Selain itu, ia menjelaskan, tensi perang dagang kembali meningkat akibat kenaikan tarif Amerika Serikat dan beberapa negara Amerika Latin terhadap produk-produk dari Tiongkok baik produk green technology maupun besi baja.
“Di Amerika Serikat, tekanan inflasi kembali mereda di tengah moderasi pasar tenaga kerja dan kinerja sektor riil sehingga mendorong redanya tekanan di pasar keuangan global,” jelas Mahendra.
“Sementara otoritas moneter di Eropa diperkirakan akan lebih akomodatif untuk mendorong perekonomian yang lemah di tengah tingkat inflasi yang terus mereda,” imbuhnya.
Sedangkan dalam menyikapi indikasi masih melemahnya kinerja perekonomian, Bank Sentral di Tiongkok mengambil sejumlah langkah akomodatif yang sejalan dengan pemerintahnya yang menerbitkan insentif fiskal yang agresif dan dibiayai oleh penerbitan special long term bond atau obligasi pemerintah khusus jangka panjang sebesar 1 triliun yuan Tiongkok.
