Digitalisasi dan sinergi regulator dengan industri serta pemangku kepentingan lain dibutuhkan untuk mengembangkan sektor usaha yang menjadi tulang punggung perekonomian.
Beragam upaya dilakukan OJK selaku regulator di industri jasa keuangan untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen dari total kredit perbankan pada 2024. Ini tidak lepas dari peran sektor UMKM sebagai sektor yang paling banyak digeluti pelaku usaha di Indonesia.
Menurut Teguh Supangkat, Deputi Komisioner Pengawasan Perbankan I OJK, pihaknya akan memfokuskan proses digitalisasi keuangan untuk memperlebar akses keuangan daerah khususnya sektor UMKM. Ini dilakukan melalui tim percepatan akses dan keuangan daerah. “OJK secara aktif melakukan monitoring dan koordinasi untuk mengembangkan usaha yang digeluti oleh sebagian besar pelaku usaha di Indonesia itu,” ujar Teguh.
Selain itu, OJK juga akan terus mendorong business matching dan kredit atau pembiayaan melawan rentenir (K/PMR). Seperti diketahui, business matching merupakan agenda untuk mempertemukan pelaku UMKM dengan pembeli atau pemberi dana.
Sedangkan K/PMR merupakan kredit yang diberikan oleh lembaga jasa keuangan formal kepada pelaku UMKM dalam upaya mengurangi ketergantungan terhadap entitas kredit informal atau ilegal. Sampai saat ini K/PMR telah diimplementasikan oleh 76 tim percepatan akses keuangan daerah (TPAKD) sebanyak 337.940 debitur dengan total kredit tersalurkan senilai Rp4,4 triliun.
OJK juga terus memacu akselerasi digital pada industri perbankan untuk menggenjot kredit UMKM. Akselerasi digital perbankan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi ekonomi nasional dan mendorong perluasan inklusi keuangan termasuk menyasar sektor UMKM.
Sebelumnya, untuk menjaga kinerja UMKM saat pandemi Covid-19, OJK telah meluncurkan platform UMKM-MU. Platform ini dalam bentuk website dan mobile apps yang menyediakan berbagai fitur unggulan untuk membantu UMKM binaan dalam memperluas akses pasar secara digital.
Platform itu melibatkan partisipasi seluruh kantor regional/kantor OJK di seluruh Indonesia dalam melakukan pembinaan dan pendampingan bagi UMKM, serta melakukan pencarian, pemilihan dan kurasi produk unggulan yang berkualitas di setiap daerah.
UMKM-MU didukung channel pembayaran yang beragam, transfer bank, kartu kredit dan debit, eMoney, Gopay, LinkAja, dan lainnya. Selain itu, terintegrasi dengan 23 perusahaan ekspedisi besar di Indonesia, termasuk fitur tracking pesanan.
Adapun produk yang dipasarkan adalah produk unggulan daerah yang terjamin kualitas dan ketersediaan barangnya. Pelapak di UMKM-MU adalah pelaku UMKM yang sudah terregistrasi di bawah binaan KR/OJK. Ada lebih dari 1.000 jenis produk UMKM mulai dari kuliner, fesyen, kerajinan tangan, pertanian dan perkebunan.
Kinerja Kredit UMKM
Per Agustus 2022, melansir data BI porsi kredit UMKM baru mencapai Rp1.214 triliun atau sekitar 19,7 persen dari total kredit perbankan sebesar Rp6.155 triliun. Salah satu bank yang selama ini getol dalam menyalurkan kredit UMKM adalah Bank BRI.
Menurut Direktur Utama BRI Sunarso, per kuartal III 2022 kredit UMKM BRI mencapai Rp935,86 triliun atau tumbuh 9,83 persen secara tahunan. “Porsi kredit UMKM dibandingkan total kredit BRI secara keseluruhan terus meningkat menjadi 84,2 persen per kuartal III 2022. Ini bagian dari wujud kita sungguh-sungguh dengan komitmen penuh meningkatkan porsi kredit UMKM BRI,” ujar Sunarso dalam konferensi pers laporan kinerja keuangan BRI, 16 November 2022.
Secara rinci, portofolio kredit segmen mikro BRI naik 14,12 persen menjadi Rp629,21 triliun. Segmen consumer tumbuh 7,55 persen menjadi Rp161,91 triliun. Segmen usaha kecil dan menengah tumbuh 2,8 persen menjadi Rp244,75 triliun.
BRI, kata Sunarso, lebih fokus memberikan kredit kepada UMKM dibandingkan korporasi seiring dengan upaya mendorong pemulihan ekonomi nasional. “Mendorong UMKM terus tumbuh membuka lapangan pekerjaan baru,” ujarnya.
Peningkatan kredit UMKM BRI salah satunya ditopang dari penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Setiap satu nasabah KUR rata-rata memberikan pekerjaaan kepada tiga orang. Sementara, BRI mempunyai 8 juta nasabah KUR. Dengan demikian, KUR BRI turut menciptakan lapangan kerja kepada 24 juta orang.
Selain BRI, bank pelat merah lainnya yang juga menggenjot penyaluran kredit/pembiayaan adalah Bank Syariah Indonesia (BSI). Hingga kuartal III 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan UMKM sebesar Rp40,8 triliun, atau 23,05 persen dari total portofolio pembiayaan oleh bank syariah terbesar di Indonesia itu.
Salah satu upaya BSI untuk terus menggenjot pembiayaan UMKM adalah memperluas kerja sama. Belum lama ini BSI dan Kementerian Keuangan sepakat bersinergi dalam mendampingi penerima pembiayaan KUR syariah agar naik kelas melalui penandatangan nota kesepahaman Kerjasama Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah dalam Program UMKM Financing Empowerment (U-FinE).
Untuk diketahui, progam U-FinE bertujuan untuk mendorong inklusivitas keuangan UMKM dan mendorong nasabah penerima KUR Syariah naik kelas ke tingkat yang lebih tinggi sebagai pengusaha kelas menengah/besar.
Direktur Retail Banking BSI Ngatari mengatakan, BSI dan Kementerian Keuangan akan mendorong akselerasi pembiayaan dan pendampingan UMKM di antaranya melalui pelatihan, pembiayaan, pendampingan perizinan hingga pemasaran. “BSI akan siap memberikan literasi keuangan syariah sehingga nasabah KUR BSI yang jumlahnya mencapai 221.000 dapat terdukasi dengan adanya sinergi ini,” ujar Ngatari.
Selain itu BSI dan Kementerian Keuangan akan kolaborasi menjalankan kurasi dan identifikasi kepada UMKM yang layak naik kelas. Yakni dari mulai proses identifikasi karakteristik UMKM di daerah, pendampingan untuk pengembangan usaha.
Untuk BSI sendiri, program ini akan dilaksanakan di wilayah yang memiliki KUR terbanyak di 7 Wilayah diantaranya Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jambi, Jawa Timur dan Nusa Tenggara Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tercatat hingga November 2022, BSI telah menyalurkan pembiayaan KUR Syariah sebesar Rp12,2 triliun dengan jumlah nasabah mencapai 112.000 orang. Dukungan BSI agar UMKM naik kelas diantaranya mendorong digitalisasi layanan agar proses bisnis menjadi lebih efisien dan berdaya saing.
Sejauh ini, keberpihakan BSI terhadap UMKM diwujudkan melalui pengembangan platform per trade area; mengoptimalkan peran agregator dan reseller; perluasan pasar dan peningkatan SDM. Selain itu, memberikan bantuan dana untuk UMKM dengan payung PEN melalui program BPUM (Bantuan Produktif Usaha Mikro); subsidi KUR; modal koperasi lewat LPDB-KUMKM; dan sinergi dengan berbagai kementerian dan BUMN yang memiliki UMKM binaan berkualitas baik.
BSI juga telah meluncurkan aplikasi Salam Digital untuk UMKM. Aplikasi ini bisa diakses oleh pelaku UMKM untuk mengajukan pembiayaan secara online dan memilih lokasi kantor BSI terdekat.
Inovasi perbankan dan keberpihakan regulator dalam menggenjot penyaluran kredit UMKM sangat dibutuhkan. Dengan membiayai UMKM, perbankan berkontribusi dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan penyerapan lapangan kerja. (Kur).
