PeluangNews, Jakarta-Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus mendorong perluasan akses keuangan bagi masyarakat yang dinilai berperan penting dalam meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Ketua Dewan Komisioner OJK, Mahendra Siregar, mengatakan tingkat literasi dan inklusi keuangan yang semakin tinggi akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan daerah.
“Sektor jasa keuangan memiliki potensi yang mampu melipatgandakan perekonomian, bahkan dapat menjadi beberapa kali lebih besar dari PDRB daerah apabila literasi dan inklusi masyarakat terus meningkat,” kata Mahendra saat membuka Puncak Bulan Inklusi Keuangan (BIK) 2025 di Surabaya, Jumat (24/10).
Mahendra menegaskan, penguatan literasi dan perluasan inklusi keuangan akan membuat pemanfaatan produk keuangan menjadi lebih produktif. “Masyarakat setelah memiliki rekening tabungan harus diarahkan untuk melakukan pembiayaan, investasi di pasar modal atau obligasi, serta memiliki asuransi atau produk keuangan lainnya,” ujarnya.
Menurut Mahendra, langkah tersebut akan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. “Dengan literasi dan inklusi yang besar menjadi modal dasar kita, sekarang kita bergerak kepada kemanfaatan atau utilisasinya yang lebih tinggi lagi,” jelasnya.
Puncak BIK 2025 yang mengusung tema “Inklusi Keuangan untuk Semua, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju” juga dihadiri Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, serta Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Friderica menegaskan pentingnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan sebagai langkah strategis dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. “Peningkatan literasi dan inklusi keuangan bukan hanya soal angka, melainkan tentang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bangsa, dan negara,” ungkapnya.
Ia menambahkan, OJK memegang teguh prinsip No One Left Behind dalam setiap program literasi dan inklusi keuangan. “Tidak boleh ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal, termasuk penyandang disabilitas dan masyarakat di wilayah 3T,”jelasnya.
Friderica menyampaikan tiga pesan penting, yaitu perlunya edukasi keuangan yang tepat sasaran, inklusi keuangan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan, serta penguatan sinergi dan kolaborasi antara OJK, pemerintah daerah, dan lembaga keuangan.
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menyampaikan komitmennya untuk terus meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. “Inklusi keuangan di Jawa Timur sudah cukup tinggi, tetapi tingkat literasinya masih perlu ditingkatkan melalui edukasi yang lebih komprehensif,” ujarnya.
Khofifah juga mendukung prinsip No One Left Behind yang diusung OJK. “Kami ingin semua masyarakat maju bersama, tumbuh bersama, dan tangguh bersama. Semoga puncak Bulan Inklusi Keuangan ini menjadi inspirasi bagi provinsi lain di Indonesia,” katanya.
Sebagai puncak kegiatan BIK 2025, OJK menggelar Financial Expo (FinExpo) 2025 pada 23–26 Oktober 2025 di Tunjungan Plaza, Surabaya. FinExpo menjadi wadah kolaborasi antara Kementerian/Lembaga, pelaku usaha jasa keuangan, asosiasi, dan UMKM untuk memberikan edukasi, konsultasi, serta layanan keuangan langsung kepada masyarakat.
Ketua Panitia FinExpo 2025, Wani Sabu, mengatakan kegiatan ini juga dihadiri Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan, dan Komunikasi OJK, M. Ismail Riyadi, serta Kepala OJK Provinsi Jawa Timur, Yunita Linda Sari. Acara dilanjutkan dengan Prosesi Harmoni Finansial yang menandai semangat sinergi keuangan nasional.
Rangkaian Bulan Inklusi Keuangan 2025 diawali dengan Road to BIK pada September–Oktober 2025 yang diikuti oleh OJK daerah, regulator, kementerian, dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia.
Selama periode BIK 2025, OJK mencatat 5.182 kegiatan literasi dan inklusi keuangan di seluruh Indonesia dengan 10,87 juta peserta edukasi keuangan—meningkat 67,87 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Akses keuangan baru yang berhasil dibuka mencakup 3,55 juta rekening perbankan, 1,47 juta rekening pembiayaan, 720 ribu akun fintech, 951 ribu polis asuransi, 643 ribu rekening pasar modal, dan 5,01 juta rekening pergadaian baru.
Kegiatan BIK 2025 juga berhasil menjangkau 180 desa tertinggal di 73 kabupaten/kota wilayah 3T. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat semua pihak dalam memperluas jangkauan layanan keuangan formal dan memperkuat kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan.
