JAKARTA—-Riset bertajuk “Menuju Ekonomi Digital yang Inklusif: Perspektif Gender, Regional, dan Sektoral” mengungkapkan Nilai ekonomi digital Indonesia diproyeksikan akan mencapai Rp 1.447 triliun (1,02 miliar dolar AS) pada 2024 atau 6,4 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) saat itu.
Angka tersebut hampir dua kali lipat dibanding dengan nilai yang didapatkan pada 2018, yakni Rp814 triliun (56,4 miliar dolar AS).
Riset ini merupakan hasil kolaborasi antara Institute for Development of Economic and Finance (Indef) dengan Laboratorium Data Persada yang mendapatkan dukungan Google.
Menurut Direktur Riset Indef Berly Martawardaya, pertumbuhan yang dicapai melalui digitalisasi ekonomi memberikan banyak manfaat bagi Indonesia. Di antaranya mampu meningkatkan daya saing industri dalam negeri.
“Sampai dengan mempersempit kesenjangan antar wilayah dan gender serta antar sektor ekonomi,” ungkap Berly saat memberikan paparan di acara Pasar IDEA di Jakarta, Kamis (15/8/19).
Lanjut dia , proyeksi pendapatan ekonomi digital yang besar tersebut patut menjadi pertimbangan pemerintah dalam membuat kebijakan ekonomi ke depan Pemerintahan periode 2019-2024 akan dibentuk dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan harapannya terhadap ekonomi digital sebagai bagian dari tulang punggung perekonomian Indonesia.
Untuk mencapai proyeksi Rp1.447 triliun, Berly menambahkan, pemerintah masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Pertama, memastikan bahwa seluruh masyarakat dapat menggunakan askes internet menjadi kebutuhan fundamental.
Pemerintah harus bekerja sama dengan industri untuk meningkatkan infrastruktur lunak. Misalnya saja sumber daya manusia (SDM) yang mencukupi dari segi kuantitas ataupun kualitas.
“Mereka harus dibentuk untuk memiliki keterampilan digital tingkat tinggi yang memungkinkan mereka berkembang di dunia digital,” kata Berly.
Berly juga menekan perlunya peningkatan kualitas logistik hingga akses terhadap jasa keuangan juga penting untuk diperhatikan pemerintah. “Dua poin ini menjadi instrumen penting untuk membantu bisnis dalam meningkatkan manfaat dari pembukaan akses pasar,” imbuh dia.
Tidak kalah penting, berbagai masalah yang sudah berlangsung lama harus ditangani. Misalnya, perpajakan, perlindungan data pribadi hingga hambatan tarif perdagangan internasional.
“Regulasinya harus bersifat holistik dan berorientasi pada pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan,” pungkasnya.
