APBN itu instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan bangsa.Didistribusikan ke mana dan untuk siapa APBN? Ini yang harus dilihat mengapa Indonesia tak maju-maju
LIMA (dari sembilan) fraksi di DPR sudah bersuara dalam forum resmi tentang subsidi mobil listrik. Berarti sudah suara mayoritas di parlemen. Lima fraksi menyoroti rencana pemerintah untuk memberikan subsidi untuk mobil dn motor listrik. Lima fraksi tersebut adalah PDIP, Partai Nasdem, Partai Demokrat, PKS, dan PAN.
Di tengah keterbatasan anggaran, banyak proyek strategis yang lebih butuh perhatian. Subsidi mobil listrik ini tak sesuai dengan visi dan misi Presiden. “Yang kita soal adalah subsidinya, bukan kebijakan mobil listriknya. Kelima fraksi menilai, lebih baik subsidi tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang lebih prioritas dan mendesak mendapatkan bantuan,” ujar Wakil Ketua DPR RI, Rachmat Gobel.
Anggaran subsidi pupuk, misalnya, terus menurun. Pada 2019, subsidi pupuk ditetapkan Rp34,3 triliun. Tahun berikutnya turun menjadi Rp31 triliun. Pada 2021, turun menjadi Rp29,1 triliun. Turun lagi Rp25,3 triliun pada 2022. Tahun ini, tersisa Rp24 triliun. Artinya, subsidi pupuk dalam lima tahun, susut hampir Rp10 triliun. Atau setara Rp2 triliun/tahun.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkirakan mengalami pelambatan. Pada kuartal pertama 2023 hanya tumbuh 5,03 persen. Di sisi lain, angka inflasi dunia dan domestik (kenaikan harga barang) diperkirakan akan meningkat. “Dengan mencermati angka-angka ini, kita harus hati-hati dalam melakukan politik anggaran,” katanya
Sejatinya, Indonesia memiliki pekerjaan rumah yang besar. “Untuk bisa lepas dari middle income trap, ekonomi harus tumbuh minimal 6 persen. Sedangkan kita cuma bisa meraih 5 persenan. Tak heran jika statistik kita tentang pendapatan per kapita, angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan kualitas human capital kita bergerak stagnan,” kata Gobel.
Ambil contoh tingkat kemiskinan yang ditargetkan di angka 6-7 persen, faktanya hanya di angka 9,57 persen. Target tingkat pengangguran terbuka yang dipatok 3,6–4,3 persen, ternyata masih di angka 5,86 persen. Adapun pendapatan per kapita Indonesia saat ini US$4.783. Angka ini masih jauh dari batas sekitar US$12 ribu untuk bisa disebut sebagai negara maju.
Pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jor-joran memberikan subsidi kepada yang tak berhak, yakni kelompok masyarakat mampu, pengusaha, bahkan oligarki. Pembelian mobil listrik harus antre berbulan-bulan. Artinya, tidak ada masalah di permintaan. Dalam kaitan ini, pemerintah tak seharusnya turun tangan dengan memberikan subsidi kendaraan listrik.
Gobel berkeyakinan, APBN adalah instrumen sangat penting dalam melakukan perubahan bangsa. “APBN didistribusikan ke mana dan untuk siapa. Ini yang harus dilihat (yang sekaligus menjelaskan) mengapa Indonesia tak maju-maju. Sebagai pimpinan DPR, saya prihatin sekali dengan (desain kebijakan) subsidi mobil listrik ini,” kata Rachmat Gobel.
Sejak 20 Maret 2023, pemerintah menyediakan subsidi Rp70 juta hingga Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik. Ada 2 merek yang dipastikan mendapatkan subsidi ini, yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air Ev. Sedangkan untuk pembelian motor listrik yang juga berasal dari Cina, subsidinya dipatok Rp7 juta.
“Subsidi itu untuk yang papa, bukan untuk yang berdaya. Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgen, membangun pertanian dengan mensubsidi petani dan pertanian atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kay,” kata Rachmat Gobel.●
