Peluang news, Jakarta – Calon presiden (capres) nomor urut 2, Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah gagasannya untuk memberantas korupsi di tanah air.
Adapun gagasan tersebut di antaranya yaitu dengan menaikkan gaji pejabat dan memberikan sanksi bagi para pejabat yang tak patuh terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Hal ini ia sampaikan dalam kegiatan Penguatan Antikorupsi untuk Penyelenggara Negara Berintegritas (Paku Integritas) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Rabu (17/1/2024) malam.
“Menurut saya, kita harus secara realistis mengatur kualitas hidup semua pengambil-pengambil keputusan yang mengendalikan roda pemerintahan, terutama yang memegang anggaran besar. Kualitas hidupnya ini harus dijamin dan diperbaiki,” ujar Prabowo.
“Saya kira kita harus mendekatinya secara realistis, ini keyakinan saya. Kita perbaiki kualitas hidup, kita perbaiki, kita tingkatkan gaji-gaji pejabat, semua penyelenggara negara,” imbuhnya.
Pasalnya, menurut Prabowo, kualitas hidup penyelenggara negara yang terjamin akan menekan insentif mereka untuk melakukan tindakan korupsi.
Sebagai contoh, Prabowo memberikan gambaran soal gaji hakim-hakim di luar negeri, seperti Amerika Serikat dan Inggris, kata Prabowo, para hakim di negara tersebut bukan hanya dijamin kesejahteraan diri dan keluarganya selama hidup, melainkan juga apabila telah meninggal dunia.
“Hakim-hakim itu dijamin penghasilannya begitu besar sehingga bisa dikatakan dia tidak ada insentif untuk korupsi sama sekali. Ini saya anggap pendekatan sistemik dan pendekatan realistis,” jelas Prabowo.
“Jadi, kita perbaiki kualitas hidupnya, kita tingkatkan gaji-gaji semua pejabat, semua penyelenggara negara. Kita mampu, saya sudah hitung dengan tim pakar saya, Indonesia negara kaya, bukan negara miskin,” sambungnya.
Selain itu, Menteri Pertahanan ini juga menyarankan agar para pejabat yang tidak jujur saat melaporkan hartanya di LHKPN dapar dijatuhi hukuman atau sanksi.
Dengan demikian, ia meyakini bahwa Indonesia dapat melompat lebih tinggi dan menjadi negara maju melalui kehendak politik atau political will.
“Semua kekayaan harus dilaporkan. Seorang pejabat yang mau menjabat jabatan penting harus transparan, harus bisa dilihat, karena itu saya sangat mendukung LHKPN untuk ditegakkan dan diberi sanksi manakala LHKPN itu tidak jujur,” tutur Prabowo.
“Kita tegakkan semua undang-undang yang perlu ditegakkan, bila perlu, kita lakukan pembuktian terbalik agar tidak perlu menunggu delik pengaduan terlebih dahulu,” sambungnya.
