Gebrakan fiskalnya menjanjikan. Publik yakin dia memantik optimisme. Hanya belasan jam setelah dilantik jadi Menkeu. Dia komunikasikan ihwal ekonomi yang rumit dengan sederhana. Lugas. Jelas. Bahwa uang rakyat tak boleh ngendon di BI. Lalu Rp200 triliun diungsikan ke bank-bank plat merah (Himbara). Dana itu tak boleh diam. Tidak boleh beli dolar, tak boleh kasih ke konglomerat, tak boleh beli SBN.
Via KUR dana diprioritaskan untuk program produktif dan yang berdampak langsung pada masyarakat: bantuan sosial, infrastruktur, pendidikan. Kebijakan ini berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia, meski tentu ada plus minusnya. Antara lain, ia diingatkan tentang risiko inflasi, dana pemerintah yang dapat mengganggu mekanisme pasar yang sehat, depresiasi rupiah, dan ketidakseimbangan eksternal jangka menengah.
Purbaya pertegas keganjilan harga beberapa komoditas: BBM, listrik, dan LPG, yang masih disubsidi pemerintah. Pertalite dijual Rp10.000 per liter, padahal harga keekonomiannya Rp11.700. Elpiji 3 kg dijual Rp18.000, yang harga keekonomiannya Rp11.000. Purbaya berani berjanji (moga serius) mengembalikan harga BBM dan listrik ke era Soeharto.
Keseriusan ‘menormalkan’ harga demi meningkatkan ketahanan energi nasional itu dioptimalkan lewat Gugus Tugas Energi Daerah. Berjalan serentak dengan Satgas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional melalui Keppres No. 1/2025. Untuk itu, beberapa tantangan perlu diatasi. Khususnya masalah koordinasi yang efektif, selain memastikan ketersediaan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan tugasnya.
Rada aneh, meski tak aneh-aneh banget, Purbaya tiba-tiba minta perlindungan. Dia nyalakan alarm SOS untuk memastikan bahwa kebijakannya benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat. Ia sadar policy Menkeu, yang direstui penuh RI-1, banyak mengganggu pihak-pihak/nama-nama besar. Yakni oknum Bea Cukai, terduga pelindung jalur penyelundupan; para cukong yang terlibat dalam praktik penyelundupan dan korupsi; wajib pajak besar, penunggak pajak besar. Istilah teknikalnya: para mafioso.
Sejauh ini, ia dan keluarganya telah menerima beberapa bentuk teror khas alam pikiran mitologis. Sang istri menerima paket yang diduga berisi benda-benda simbolis mistis dan hal-hal lain yang berbau Uka-Uka, hingga ancaman santet. Bagusnya, untunglah Menhan Sjafrie Sjamsoeddin unjuk diri dengan dukungan penuh. Begitu juga Jaksa Agung Sanitiar Burhanudin, yang memastikan mekanisme (hukum) yang berlaku dapat berjalan tanpa intervensi.
Untuk memutus praktik ‘beking’ yang jadi penghambat penindakan terhadap pengemplang pajak, ia gandeng aparat TNI dan polisi. Berawal dengan menindak peredaran rokok ilegal, komoditas yang (cukainya) dinilai berdampak signifikan terhadap penerimaan negara.
Hingga detik ini, Purbaya Yudhi Sadewa tegak lurus menerjang berbagai praktik buruk di negeri ini. Jika di tengah speed tinggi sejak hari pertama di Jl Wahidin Raya tiba-tiba dia nginjak rem, hal itu manusiawi. Tiada keraguan betapa kiprahnya memintal pada dua hal: sepenuh hati dan konsisten.●
Salam,
Irsyad Muchtar
