TIM pengendali kebijakan ekonomi seperti Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) mulai frustasi mengelola dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian nasional. Pasalnya, amunisi atau instrumen keuangan yang dimiliki kian tergerus. Adapun hasil penanganan penyebaran virus corona, yang di luar kewenangan mereka, masih jauh pangang dari api.
Menurut Ekonom Senior, Faisal Basri, sehebat apa pun Menteri Keuangan Sri Mulyani dan kawan-kawan mengelola kebijakan ekonomi, jika tidak diikuti dengan penanganan di bidang kesehatan, kerja mereka akan sia-sia belaka. “Analisis saya, (mereka) rada frustasi mengelola ekonomi. Sebab, mereka tidak punya kuasa melakukan apa pun dalam mengatasi sumber masalah, yakni covid-19,” ujarnya.
Di jalan buntu seperti itu, yang diperlukan adalah terobosan cerdas. Faisal menilai, pemerintah justru mulai mengambil jalan pintas dengan mencari instrumen lain yang memungkinkan untuk dikelola. Salah satunya, dengan mengambil alih kewenangan yang sejatinya menjadi domain bank sentral (BI).
“Dengan menerapkan kebijakan ibarat pemadam kebakaran, maka makin lama logistik yang dimiliki makin tergerus dan terkikis. It sebabnya mereka mencari instrumen lain yang belum ada, yaitu dalam bentuk penguatan pemerintah untuk ‘mengambil alih’ segala instrumen yang memungkinkan,” ujarnya.
Pengambilalihan semacam itu sangat tidak lazim. Faisal mengaku heran jika pemerintah menggunakan alasan masalah koordinasi untuk melakukan revisi UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Faisal menyebut, tak ada masalah terkait dengan koordinasi. Dia makin heran ketika intervensi pemerintah itu berdalih penguatan basis data dan informasi yang terintegrasi serta masalah check and balance antarlembaga. “Sebetulnya, enggak ada masalah koordinasi seperti disampaikan Menkeu, terkait OJK kan ada ex-officio (anggota lembaga) dari BI dan Kemenkeu,” ujarnya.
Alasan-alasan janggal ini tak pantas digunakan untuk melakukan revisi UU BI yang justru mengancam independensi bank sentral. Dia khawatir BI akan ‘disetir’ demi kepentingan pemerintah. “Masalahnya ada abuse of power (penyalahgunaan kekuasaan). Nantinya, kalau BUMN gak bisa bayar utang lagi, BI niscaya akan disuruh menyalurkan kredit likuiditas ke BUMN,” tuturnya.
