YOGYAKARTA-—Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyampaikan seharusnya Bank Syariah Indonesia (BSI) fokus melakukan penyaluran pembiayaan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Keberpihakan terhadap UMKM dpenting untuk mendorong pemerataan kesejahteraan. BSI sebagai bank syariah sangat tepat bila mendeklarasikan diri sebagai bank yang berfokus pada UMKM.
Sekretaris Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Danarto dalam pernyataan persnya, Selasa (23/12/20) mengatakan, untuk percepatan perwujudan keadilan sosial-ekonomi secara lebih progresif di negeri ini.
Bank Syariah Indonesia merupakan nama dari tiga bank anak usaha bank BUMN yang sedang dalam proses merger. Ketiga bank itu adalah Bank BRI Syariah, Bank Syariah Mandiri, dan Bank BNI Syariah.
“PP Muhammadiyah berharap fasilitas pendanaan BSI ke depan jangan hanya menguntungkan korporasi besar dan segelintir pihak. BSI yang berlabelkan syariah secara khusus,” kata Agung.
BSI perlu menaruh perhatian, keberpihakan, dan kebijakan imperatif pada program penguatan dan pemberdayaan ekonomi umat Islam yang sampai saat ini masih lemah secara ekonomi.
BSI dan bank Indonesia lainnya, harus memiliki kebijakan khusus bersifat imperatif yang lebih besar. Minimal 60 persen pembiayaan ke UMKM untuk akselerasi pemberdayaan, penguatan, dan pemihakan tersistem ke UMKM dan kepentingan mayoritas rakyat kecil.
Kinerja dan keberhasilan BSI juga hendaknya tidak dinilai dari laba, tetapi sejauh mana bisa membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan taraf hidup rakyat. Kebijakan itu diyakini dapat mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi.
“Salah satu masalah bangsa Indonesia adalah masalah kesenjangan sosial-ekonomi dengan mayoritas rakyat belum memperoleh taraf hidup yang sejahtera secara merata. Sementara itu, sekelompok kecil masyarakat menikmati kemakmuran yang sebesar-besarnya,” ujar Agung.
Sistem ekonomi Indonesia belum mampu mewujudkan keadilan sosial yang merata dan terciptanya kemakmuran bagi sebesar-besarnya hajat hidup rakyat sebagaimana cita-cita dari sila kelima Pancasila dan Pasal 33 UUD 1945. “Muhammadiyah mengajak seluruh komponen bangsa, khususnya yang memiliki kekuatan dan akses ekonomi-politik untuk berbagi dan bersatu langkah dalam penguatan UMKM,” tutup dia
