Peluang News, Jakarta – PP Muhammadiyah menindaklanjuti izin pertambangan yang diberikan pemerintah dengan membentuk dua perusahaan.
Menurut Ketua Tim Pengelola Tambang Muhammadiyah Muhadjir Effendy, perusahaan yang dibentuk yaitu perusahaan utama dan perusahaan operator pertambangan.
“Ada dua company yang kita bentuk, yang pertama strategic company-nya, sebagai holding kemudian operating company yang nanti akan mengoperasikan,” jelas Muhadjir di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/9/2024).
Dua perusahaan itu, lanjut dia, bakal mengutamakan sumber daya manusia lulusan dan pengajar dari perguruan tinggi dan sekolah menengah kejuruan (SMK) milik Muhammadiyah.
Ada lima perguruan tinggi Muhammadiyah yang punya fakultas pertambangan. Rata-rata dosen fakultas tersebut sudah bekerja dengan perusahaan tambang.
“Kemudian ada 12 SMK jurusan tambang, ada 12 jurusan alat-alat berat yang sudah kita inventarisir. Itulah nanti yang menjadi tulang punggung untuk Muhammadiyah memutuskan menerima atau tidak tawaran dari pemerintah untuk mengelola itu,” kata Muhadjir.
Dia menekankan Muhammadiyah tidak mau terburu-buru mengambil keputusan soal pengelolaan tambang.
Perencanaan harus disiapkan dengan matang karena mengelola tambang adalah pengalaman baru bagi Muhammadiyah.
“Karena itu, kita harus penuh kehati-hatian, tidak boleh grusa-grusu, dan dalam membahasnya tidak boleh kemrungsung,” tutur dia.
Sebagai catatan, pemerintah telah menawarkan pengelolaan tambang kepada ormas keagamaan.
Dua ormas besar PBNU dan Muhammadiyah memutuskan untuk mengambil tawaran itu.
Saat ini, izin usaha pertambangan (IUP) dari PBNU sudah keluar dan tengah berupaya mengelola tambang batu bara seluas 26.000 hektare di Kalimantan Timur. []
