PeluangNews, Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Rabu (24/4/2024).
Sesuai jadwal, Prabowo dan Gibran akan dilantik pada 20 Oktober 2024 mendatang.
Terkait penetapan tersebut, Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir mengemukakan bahwa belum ada pembahasan soal formasi atau susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran Calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pemilu 2024.
Dia mengaku belum memikirkan akan menaruh tokoh-tokohnya dalam jajaran kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka tersebut.
“Belum (persiapkan kader), Prabowo sendiri baru mau memegang posisi Presiden pada 20 Oktober. Jadi masih perlu waktu kita untuk terus mempersiapkan untuk masa depan Indonesia,” kata Haedar, di Tangerang, Rabu (24/4/2024).
Dia menyatakan hingga saat ini juga belum ada pertemuan langsung dengan Prabowo. Apa lagi mengenai adanya pembahasan jajaran kabinet pemerintahan.
“Kalau urusan-urusan yang bersifat kabinet tentu menjadi hak prerogatif Presiden terpilih,” ujarnya, melanjutkan.
Menurut dia, kader Muhammadiyah sejak dulu sudah membangun bangsa, sehingga tokoh atau kader yang ada di Muhammadiyah sudah tersebar di berbagai posisi dan tempat, serta berkhidmat untuk kehidupan bangsa di berbagai struktur termasuk di lingkungan masyarakat.
“Jadi dipastikan kami selalu memiliki kader-kader terbaik untuk membangun bangsa dan negara. Jadi kita jangan berpikir terlalu aspek teknis mengenai kabinet. Karena itu bukan ranah dan wilayah Muhammadiyah, tapi sepenuhnya ranah di presiden terpilih,” kata Haedar.
Pihaknya, lanjut dia, belum ada komunikasi dengan Presiden terpilih yakni Prabowo terkait akan ada pertemuan internal.
Kendati demikian, Haedar meyakini jika pemimpin Indonesia saat ini tengah menyelesaikan urusan-urusan lainnya pasca-pemilu.
“Kan baru saja selesai, jadi saya pikir beliau tengah menyelesaikan terlebih dahulu urusan pasca-pemilu, baru biasanya saling berkomunikasi. Muhammadiyah kan ikut mendirikan republik ini dan terus mengawal kekuatan kemasyarakatan dan keagamaan, serta tidak ikut politik praktis,” tutur Haedar, mengakhiri.
Sebagai catatan, setiap pergantian kabinet, sudah biasa bila presiden terpilih mengakomodir tokoh-tokoh dari unsur ormas baik itu Muhammadiyah maupun Nahdlatul Ulama.
Pada Kabinet Indonesia Maju, tokoh Muhammadiyah yang ada di pemerintahan Presiden Jokowi, Menko PMK Muhadjir Effendy. Sedangkan dari Nahdlatul Ulama yaitu Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas. []
