JAKARTA—Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya mengeluarkan larangan mudik Lebaran 2020 untuk semua masyarakat. Sebelumnya, larangan mudik hanya ditujukan untuk ASN, TNI-Polri dan pegawai BUMN.
“Setelah larangan mudik bagi ASN, TNI-Polri dan pegawai BUMN sudah kita lakukan pada minggu yang lalu pada rapat hari ini saya menyampaikan melarang semuanya untuk mudik, “ ujar Jokowi saat memimpin rapat terbatas, Selasa (21/4/20). Keputusan ini mulai berlaku pada 24 April mendatang.
Keputusan pelarangan mudik Jokowi didukung oleh regulasi bidang transportasi yang sedang disiapkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).
Nantinya, skenario pelarangan mudik adalah berupa pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan.
“Kita sudah siapkan skema bagaimana kendaraan angkutan umum, kendaraan pribadi, sepeda motor tidak boleh keluar masuk zona merah,” ungkap Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Budi Setiyadi dalam keterangannya, Selasa (21/4/20).
Skenario yang disiapkan saat mudik dilarang adalah berupa pembatasan lalu lintas pada jalan akses keluar masuk wilayah, bukan penutupan jalan.
Skema pembatasan lalu lintas ini dipilih karena yang dilarang untuk melintas adalah terbatas pada angkutan penumpang saja.Sementara angkutan barang atau logistik masih dapat beroperasi.
Untuk menegakkan peraturan diperlukan adanya sanksi atas pelanggaran. Karena itu, kata Budi, ada sanksi bagi yang melanggar.
“Bagi masyarakat yang memaksa untuk mudik, harus ada sanksi di sana,” ujar Budi.
Sanksi yang bakal dijalankan mengacu pada UU No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Sanksi yang paling ringan kendaraan tersebut tidak melanjutkan perjalanan mudik.
Lanjut Budi, nantinya di setiap akses keluar masuk perlu adanya penyekatan-penyekatan atau pun check point untuk memeriksa setiap orang yang akan keluar masuk Jabodetabek.
“Dalam melaksanakan
pembatasan lalu lintas tentunya diperlukan kerja sama dengan banyak pihak,
terutama jajaran kepolisian sebagai garda terdepan,” pungkasnya.
