PeluangNews, Jakarta – PT MRT Jakarta (Perseroda) tengah mengkaji kemungkinan pembangunan jalur baru dari Lebak Bulus ke Serpong dengan skema pembiayaan swasta penuh. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur transportasi publik.
Direktur Pengembangan Bisnis PT MRT Jakarta, Farchad Mahfud, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Sinar Mas Land pada 24 Juli 2025. Kerja sama ini bertujuan untuk melakukan studi kelayakan atas proyek tersebut guna memastikan apakah pembangunan bisa didanai sepenuhnya oleh sektor swasta.
“Kami tidak ingin melulu bergantung pada pembiayaan pemerintah. Kami menantang diri kami sendiri untuk bisa membiayai proyek dengan skema swasta 100 persen,” ujar Farchad dalam acara MRTJ Fellowship Program 2025 di Jakarta, Kamis (7/8).
Farchad menjelaskan bahwa kebutuhan terhadap transportasi publik berkualitas sangat tinggi, namun pemerintah memiliki keterbatasan fiskal. Oleh karena itu, skema pembiayaan inovatif seperti pendanaan swasta penuh maupun skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi opsi penting.
Strategi MRT Jakarta Wujudkan Proyek Tanpa APBN
Untuk merealisasikan skema ini, MRT Jakarta mengusung dua strategi utama:
Koordinasi aktif dengan pemerintah pusat dan daerah guna mengamankan dukungan regulasi dan kebijakan.
Asesmen internal atas pengalaman operasional dan konstruksi sebelumnya, untuk mengidentifikasi aspek-aspek proyek yang bisa ditingkatkan kelayakannya.
“Tujuan kami adalah agar proyek bisa selesai cepat, efisien, dan tidak membebani keuangan negara. Ini sejalan dengan tren global,” tambah Farchad.
Belajar dari Skema Pembiayaan MRT Fase 1 dan 2A
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Corporate Secretary Division Head MRT Jakarta, Ahmad Pratomo, menyebut bahwa proyek MRT Fase 1 (Lebak Bulus–Bundaran HI) dan Fase 2A (Bundaran HI–Kota) masih menggunakan pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) melalui skema three sub-level agreement. Dalam skema tersebut, pengembalian pinjaman menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat.
Adapun MRT Jakarta bertindak sebagai pelaksana proyek. Pendapatan dari penjualan tiket dan non-tiket digunakan untuk pembiayaan internal dan operasional.
Ahmad juga menekankan bahwa meski saat ini operasional MRT masih bergantung pada subsidi, perusahaan terus mengembangkan sumber pendapatan non-tiket, seperti dari iklan dan pengembangan properti, untuk memperkuat kemandirian finansial.
“Alhamdulillah, dengan skema bisnis yang berjalan saat ini, subsidi pemerintah bisa perlahan dikurangi,” ujarnya. (Aji)
