JAKARTA—Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo yang melarang kementerian melakukan impor pemenuhan rapid test, PCR, alat pelindung diri, masker, hingga obat-obatan.
Kebijakan itu dinilai tepat, karena kemampuan produksi dalam negeri sudah mampu mencukupi kebutuhan nasional dalam menangani pandemi Covid-19.
Ketua MPR Bambang Soesatyo menyampaikan, berbagai kementerian dengan anggaran terbesar yang tak terkait penanganan Covid-19 secara langsung, seperti Kementerian Pertahanan yang memiliki anggaran mencapai Rp 122,44 triliun, juga dilarang mengimpor Alutsista.
Menurut pria yang karib disapa Bamsoet itu, seluruh kementerian didorong untuk belanja dari dalam negeri. Sehingga bisa menggairahkan geliat ekonomi nasional, sekaligus mendorong produktifitas produksi dalam negeri.
“Kebijakan tersebut sebagai wujud nyata keberpihakan pemerintah terhadap industri dalam negeri,” ujar Bamsoet saat mengisi Sosialisasi Empat Pilar MPR RI kepada pengurus Asosiasi Perusahaan Perdagangan Barang, Distributor, Keagenan, dan Industri Indonesia (ARDIN Indonesia), di Ruang Kerja Ketua MPR RI, Jakarta, Kamis (9/7/20).
Pengurus ARDIN Indonesia yang hadir antara lain Wakil Ketua Umum Firmandez, Wakil Ketua Umum Berry, Wakil Bendahara Umum Yogi, Wakil Sekretaris Jenderal Nasfi, Ketua Bidang Hubungan Lembaga Siswaryudi, Ketua ARDIN Jakarta Oster dan Sekretaris ARDIN Jakarta Andin.
Mantan Ketua DPR RI ini mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo sangat memperhatikan kondisi penurunan ekonomi nasional maupun global akibat pandemi Covid-19.
Dalam pertemuan dengan pimpinan MPR RI pada Rabu (8/7/20), Presiden Joko Widodo menerangkan bahwa kondisi ekonomi dunia sangat sulit, bahkan terancam resesi. Bank Dunia memprediksi, pertumbuhan ekonomi global di 2020 ini minus 5,2 persen, terdalam sejak Perang Dunia ke-II.
Di Kuartal I 2020 saja, pertumbuhan ekonomi China minus 6,8 persen, Amerika minus 4,8 persen, Jepang minus 2,2 persen, Jerman minus 2 persen, Inggris minus 2 persen, Thailand minus 1,8 persen. Indonesia masih lebih baik karena mampu tumbuh 2,97 persen.
Lanjut Bamsoet lagi, pada Kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi menurun hingga minus 3,6 persen, Prancis minus 17,2 persen, Inggris minus 15,4 persen, Amerika Serikat minus 9,7 persen, Jepang minus 8,3 persen, Malaysia minus 8 persen, dan Singapura minus 6,8 persen.
“Agar di Kuartal III pertumbuhan ekonomi bisa membaik, Presiden Joko Widodo sudah meningkatkan stimulus pemulihan ekonomi mencapai Rp 905,1 triliun,” ungkap Bamsoet.
Ketua Umum ARDIN Indonesia ini mengutarakan, sektor UMKM mendapat perhatian khusus dari pemerintah dengan mengalokasikan anggaran mencapai Rp123,46 triliun.
Anggaran ini terbagi dalam tujuh klaster, antara lain Rp78,78 triliun untuk penempatan dana untuk restrukturisasi kredit, Rp35,28 triliun untuk subsidi bunga, Rp5 triliun untuk belanja imbal jasa penjaminan (IJP), Rp2,4 triliun.
Lainnya untuk Pph final UMKM ditanggung pemerintah, Rp1 triliun penjaminan untuk modal kerja (stop loss), dan Rp1 triliun untuk pembiayaan investasi kepada koperasi melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) Kementerian Koperasi dan UKM.
ARDIN Indonesia yang bermitra dengan UMKM bisa memanfaatkan stimulus bantuan tersebut agar pandemi Covid-19 yang sudah mengancam kesehatan tak sampai mengancam kegiatan ekonomi secara berkelanjutan.
“Antara kesehatan dan ekonomi tak bisa saling dipisahkan. Keduanya sangat penting agar kehidupan bisa tetap berjalan,” tutur Bamsoet.
Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, pemerintah juga akan menggratiskan tagihan listrik pelanggan 450 VA selama enam bulan dan memberikan diskon 50 persen bagi pelanggan 900 VA selama enam bulan.
Pemerintah juga menyiapkan sekitar Rp2,6 triliun untuk penanganan Covid-19 di berbagai pondok pesantren. Ada juga bantuan untuk mengurangi beban mahasiswa akibat pengeluaran ekstra membeli kuota internet akibat perkuliahan daring sebagai dampak pandemi Covid-19.
Dikatakannya, hal penting lainnya, pemerintah juga sudah menyiapkan sekitar Rp34 triliun agar Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19. Ditargetkan Februari – April 2020, vaksinnya sudah tersedia dan bisa dinikmati seluruh anak bangsa.
“Sekaligus menunjukan kedaulatan bangsa ini terhadap vaksin, tak perlu bergantung kepada negara lain,” tandas Bamsoet.
Kepala Badan Bela Negara FKPPI ini mengungkapkan, sejauh ini Tiongo dan Inggris merupakan negara terdepan dalam penemuan vaksin Covid-19. Akhir Desember 2020, keduanya sudah bisa memproduksi vaksin secara massal untuk terlebih dahulu memenuhi kebutuhan masing-masing dalam negerinya.
“Jumlah penduduk di Tiongkok saja sudah mencapai 1,4 miliar lebih. Jumlah penduduk Inggris dengan Uni Eropa sudah melebihi 500 juta. Karena itu sangat penting bagi Indonesia bisa memproduksi sendiri vaksin Covid-19, sehingga tak bergantung kepada negara lain,” pungkas Bamsoet.
