Ditugaskan Presiden Joko Widodo menakhodai Kementerian Koperasi dan UKM, Teten Masduki ajukan resep baru memodernisir koperasi agar tidak melulu terkesan ‘jadul’. Memaksimalkan keterlibatan generasi milenial, mendorong kerja sama dengan BUMN dan mendesain kemitraan usaha besar dan kecil. Golnya, Koperasi dan UKM Go Internasional.
SEJAK minggu pertama setelah dilantik, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menampung berbagai masukan dari para pelaku koperasi, karena mereka semua yang bersentuhan langsung di bawah dan yang mengetahui secara pasti permasalahan dan tantangan di lapangan. Di antaranya untuk memasyarakatkan koperasi di kalangan anak muda dari generasi milenial. Saat menerima Asosiasi Koperasi Simpan Pinjam Indonesia (Askopindo), akhir Oktober lalu di kantornya, mantan Kepala Staf Presiden ini memaparkan keinginan membuat skema besar dalam memodernisasi koperasi di Indonesia. Pria kelahiran Garut 6 Mei 1963 ini menyebutkan perlunya upaya untuk memodernisasi koperasi agar bisa naik kelas dan bersaing dengan sektor usaha yang lain. Langkah itu sesuai dengan amanah yang diterimanya dari Presiden Joko Widodo yang meminta agar koperasi terus didorong untuk lebih berkontribusi terhadap perekonomian nasional yang saat ini masih berada di level 5 persen. Agar bisa menjadi salah satu penopang ekonomi yang andal, menurut Teten, koperasi harus dikemas modern dengan memanfaatkan teknologi sebagai prasyarat masuk ke pasar persaingan dewasa ini. Dengan demikian, koperasi bakal mampu tegak sejajar dengan pelaku usaha lainnya. Dalam keterangan persnya, Teten menyatakan tengah menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mendorong UKM agar bisa berperan dalam peningkatan ekspor dan mampu berkompetisi di pasar dalam negeri. “Jadi memang harus kita rumuskan bagaimana koperasi ini go global. produk-produk koperasi bisa bersaing dengan produk usaha besar di dalam negeri. Oleh karena itu, maka kemampuan UMKM dan koperasi, modernisasi, pembiayaan, ini memang harus diberesin,” ungkap mantan Ketua Indonesia Corruption Watch ini. Langka menuju pemberdayaan ekonomi rakyat itu diakuinya bakal tidak mudah, tantangan dihadapi antara lain mulai dari standard produk hingga pembiayaannya.
“Saya sudah berbicara dengan OJK, BI, Kemenkeu dan nanti dengan bank-bank pelaksana seperti Himbara untuk menyiapkan langkah implementasinya, dimana tentunya akan ada skema khusus dalam pembiayaannya untuk UKM,” timpalnya. Teten bertekad menstimulus kerja sama koperasi dengan beberapa BUMN dan banyak kementerian guna mendorong perkembangan pada basis ekonomi kerakyatan tersebut. BUMN dapat mendukung pendanaan terhadap pelaku UKM melalui koperasi. Sehingga, koperasi bisa mempunyai peran sekaligus terhadap UKM.
Harapan Masyarakat Koperasi
Saat audiensi dengan Menkop UKM Teten Masduki, Askopindo menyampaikan sejumlah harapan, antara lain pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Koperasi yang merupakan pekerjaan rumah belum terselesaikan di masa kepemimpinan AAGN Puspayoga.
Menurut Ketua Umum Askopindo Sahala Panggabean realisasi ekonomi kerakyatan membutuhkan keberpihakan regulasi agar koperasi dapat memainkan peran lebih penting dalam perekonomian nasional. Karenanya, RUU Perkoperasian yang baru mendesak segera ditetapkan menjadi UU agar selaras menghadapi kondisi terkini. “Dalam UU itu harusnya memuat setiap simpanan anggota di koperasi akan dilakukan penjaminan oleh pemerintah sebagaimana yang terjadi di perbankan,” ujarnya saat menyampaikan gagasan Askopindo kepada Menkop & UKM Teten Masduki.
Sahala yang juga pendiri Koperasi Simpan Pinjam Nasari Semarang Jawa Tengah menambahkan perlunya sebuah program gerakan nasional untuk mengampanyekan bahwa badan usaha koperasi adalah yang paling sesuai saat ini guna menggerakkan semua elemen masyarakat agar tercipta peningkatan kesejahteraan dan menurunkan kesenjangan sosial. Terkait program koperasi go global, Sahala meminta kalangan pengusaha UMKM yang ikut dalam program ini nantinya akan tergabung dalam kluster dengan badan hukum koperasi. (Irvan/Irm)
BIODATA TETEN MASDUKI
Tempat/Tanggal lahir : Garut, Jawa Barat, 6 Mei 1963
Pendidikan : IKIP Bandung (1987)
Istri : Suzana Ramadhani dan 2 anak
Staf peneliti pada Institut Studi dan Informasi Hak Asasi Manusia (1978-1989)
Pendiri Indonesia Corruption Watch ( 1998)
Kepala Staf Kepresidenan Indonesia (2 September 2015 – 17 Januari 2018)
Ketua Dewan Penasihat Ikatan Alumni Universitas Pendidikan Indonesia (IKA UPI) periode 2017-2022.
Dilantik menjadi Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabinet Indonesia Maju pada pemerintahan presiden Joko Widodo periode 2019-2024 pada 23 Oktober 2019.
Penghargaan : Suardi Tasrif Award 1999.
Ramon Magsaysay, 2005
