Yang tampak kasat mata di akhir November lalu di 3 provinsi Sumatera adalah banjir bandang. Yang tak kasat mata, tapi belakangan dimaklumi, adalah bencana ekologis. Ribuan kayu gelondongan yang dihanyutkan air dan lumpur di sepanjang DAS mustahil jatuh dari langit. Dengan logika sederhana sekalipun, kayu-kayu besar itu niscaya bermuasal dari pembalakan liar, pembukaan lahan, atau penyalahgunaan Pemegang Hak Atas Tanah/PAHT.
Pertanyaan besar di balik tayangan video di berbagai sosial media: adakah yang tahu berapa jumlah kayu yang hanyut itu, dan taksiran kerugian atas segala implikasinya buat warga dan lingkungan permukiman terdampak? Adakah apraisal yang secara sukarela sudi menghitungnya?
Di Sumut, Pemprov memperkirakan total kerugian akibat bencana hidrometeorologi itu mencapai Rp18,37 triliun. Di Sumbar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah memprediksi kerugian akibat banjir bandang antara Rp212 miliar dan Rp226 miliar. Dari Aceh Darussalam, estimasi kuantifikasi kerugian itu belum memunculkan angka. Yang pasti, bencana ekologis itu menghasilkan kerusakan masif terhadap sektor infrastruktur, pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, hingga perumahan rakyat.
Selengkapnya, hitunglah jumlah total rumah rusak atau hancur, jembatan rusak atau hancur, jalan rusak atau terputus.Hitung pula kerusakan ekonomi akibat kehilangan pendapatan dari sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata; kerusakan properti dan aset lainnya; biaya evakuasi dan relokasi. Hitung juga kerusakan lingkungan berupa kerusakan hutan dan ekosistem; pencemaran air dan tanah; kehilangan keanekaragaman hayati. Hitung korban jiwa yang meninggal, luka-luka, dan hilang. Jangan lupa merekap kerusakan sosial berupa kehilangan dokumen penting seperti ID, sertifikat tanah; gangguan psikologis; dan perpecahan komunitas.
Dalam istilah Peneliti Hidrologi Hutan dan Konservasi DAS dari UGM, Hatma Suryatmojo, “ada dosa ekologis atau deforestasi masif di balik banjir bandang plus longsor di Sumatera”. Laju deforestasi yang tinggi, kata Hatma, tercermin di Sumbar. Provinsi ini pada 2020 memiliki proporsi hutan 54% dari luas wilayah ±2,3 juta hektare. Pada tahun 2024, deforestasi mencapai 32 ribu ha. Sisa hutan di sana pun banyak berada area lereng curam Bukit Barisan, sehingga berisiko tanah longsor saat curah hujan membesar.
Yang lebih absurd, sikap pemerintah yang tak kunjung mengumumkan fakta luluh lantaknya 3 provinsi di Sumatera sebagai bencana nasional. Banyak pihak mempertanyakan, termasuk Anies Baswedan, keputusan pemerintah yang bersikukuh mempertahankan status penderitaan parah yang menimpa masyarakat di Aceh-Sumut-Sumbar sebagai ‘bencana biasa’.
Beberapa spekulasi beredar. Antaranya, adanya aktor politik yang memengaruhi keputusan Jakarta. Spekulasi lainnya merujuk pada tekanan ekonomi: diduga pemerintah ingin menghindari biaya besar yang terkait dengan penetapan status bencana nasional. Lalu, yang sangat jelas dari komunikasi publik pemerintah selama ini: ketiadaan transparansi, bahkan terasa tidak jujur, dalam menyampaikan informasi tentang bencana ini.
Salam,
Irsyad Muchtar
