Sebulan terakhir di awal tahun ‘macan air’ ini, kepanikan melanda para ibu rumah tangga. Apalagi kalau bukan urusan dapur yang pasalnya bermuara pada hilangnya minyak goreng di pasaran, kalaupun ada, harganya gak normal. Harga pasar yang biasanya dibandrol sekitar Rp 11 ribu hingga Rp 12 ribu per liter, tiba-tiba menggeliat hingga Rp 20 ribuan.
Kelangkaan ini sebelumnya sudah diingatkan Presiden Joko Widodo pas awal Januari dan memerintahkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi mengendalilkan dan menjamin harga minyak goreng yang sudah gonjang-ganjing sejak akhir 2021. Pemerintah mengetahui kelangkaan minyak goreng didorong oleh meningkatnya harga minyak sawit mentah, crude palm oil (CPO) internasional.
Agar urusan dapur tidak berkepanjang panik, pemerintah mengambil keputusan cepat dengan menetapkan kebijakan harga minyak goreng satu harga, yaitu Rp 14 ribu per liter, termasuk minyak goreng branded di gerai ritel modern sejak 19 Januari 2022.
Pemerintah juga menjanjikan minyak goreng kemasan dengan harga khusus tersebut akan disediakan sebanyak 250 juta liter per bulan selama jangka waktu 6 bulan.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey mengatakan pihaknya sudah mematok para pembeli hanya maksimal bisa membeli dua liter minyak goreng. Masyarakat diminta tidak melakukan panic buying.
Namun kebijakan ini hanya mampu menahan ketersedian minyak goreng selama beberapa hari. Minyak goreng yang Rp14 ribu pun kembali langka di ritel modern, apalagi di pasar tradisional. Sementara sejumlah pedagang sembako di pasar tradisional mengaku sudah lama tidak mendapatkan minyak goreng. Kalaupun ada minyak goreng tersedia adalah merek yang tidak terkenal dan kualitasnya buruk.
Faktor panic buying bisa jadi penyebab kelangkaan minyak goreng, namun ada faktor lain dari kalangan dunia usaha. Kasatgas Pangan Irjen Helmy Santika menuding raibnya minyak goreng di pasaran karena pelaku usaha menahan pasokan minyak goreng karena terlanjur membeli stok dengan harga yang lebih mahal dibanding harga jual yang telah ditetapkan pemerintah (Van).
