dokter keuangan
pasang iklan media online

Menunggu Sikap PDIP Ajukan Hak Angket Pemilu

ketua dpr ingatkan pers wajib
Ketua DPR Puan Maharani/Parlementaria

Peluang News, Jakarta – Nasib pengajuan hak angket DPR RI terkait Pemilu 2024 lalu semakin tidak jelas. Pasalnya, PDIP selaku partai yang memiliki kursi parlemen terbanyak tidak kunjung bersikap untuk mengajukan.

Publik banyak yang meragukan sikap partai berlambang banteng moncong putih itu terkait hak angket. Terlebih setelah Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menegaskan, tak ada instruksi dari partainya untuk itu. “Enggak ada instruksi, enggak ada,” kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis lalu.

Pernyataan Puan ini menumbuhkan pesimistis di masyarakat bahwa hak angket DPR akan berlangsung mulus di parlemen.

Namun, Puan mengatakan hak angket pada dasarnya adalah hak konstitusional anggota DPR. Bergulirnya hak angket, menurut dia, memungkinkan jika memang bermanfaat dan berguna bagi masyarakat.

“Kalau kemudian itu memang berguna, baik, ya biasa saja (bergulir),” ujarnya. Tetapi Puan mengaku bakal melihat terlebih dahulu apakah ada dukungan politik di DPR untuk menggulirkan hak angket. Dalam arti dukungan dimaksud bukan hanya keinginan politik semata.

“Tapi ada dukungan politik yang nanti akan berguna bagi masyarakat,” kata Puan, menandaskan.

Puan memberikan penjelasan soal mekanisme hak angket di UU MD3 dan Tata Tertib DPR. “Hak angket harus diusulkan minimal oleh dua fraksi, kemudian oleh 25 orang. Kalau kemudian memang sudah ada, pimpinan tentu saja akan menunggu bagaimana. Sampai sekarang kan belum ada. Jadi ya kita lihat,” kata Puan usai mimpin rapat paripurna DPR RI.

Sebelumnya, politikus PDIP Adian Napitupulu meyakini Puan Maharani tidak akan menutup mata terhadap hak angket DPR.

“Mbak Puan sebagai ketua DPR tidak pernah menutup mata terhadap apapun, enggak pernah,” kata Adian.

Menurut dia, Puan justru tengah mengkaji berbagai pertimbangan sebelum Fraksi PDIP menggulirkan hak angket pemilu di DPR. “Dia harus mencermati segala sesuatunya. Bagaimanapun dia mencermati, kalau matanya tertutup kan tidak mungkin,” ujarnya.

Wacana hak angket ini pertama kali diembuskan oleh capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Koalisi Perubahan yang mengusung Anies Baswedan menanggapi wacana hak angket dengan menyatakan menunggu sikap resmi PDIP.

PKS dan PKB pun selaku pengusung Anies-Muhaimin juga menunggu Fraksi PDIP. “Ya masyarakat, dan semua pihak menunggu kepemimpinan sahabat PDIP,” kata Ketua DPP PKB Daniel Johan.

Dia tidak mengetahui apa langkah yang akan diambil oleh PDIP. Namun, katanya, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto pernah mengatakan tunggu momentum.

“Tidak paham, tapi Sekjen Mas Hasto, sempat menjelaskan hanya menunggu momentum, jadi kita tunggu saja,” tutur Daniel.

Soal hak angket penyelenggaraan Pemilu 2024 lalu, PKB juga menunggu sikap dari fraksi lain.

“Kita tunggu fraksi lain sehingga angket menjadi efektif menghasilkan perbaikan, bukan hanya berhasil diajukan tapi tanpa hasil,” tambah Daniel.

Berbeda dengan partai-partai yang mewacanakan hak angket, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini penggunaan hak angket DPR tidak akan terjadi. Salah satu alasannya 70% anggota DPR sudah move on dari pemilu yang lalu.

Wacana pengajuan hak angket ini mendapat dukungan luas di masyarakat. Kantor DPP PDIP banyak menerima karangan bunga berisi dukungan terhadap partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini agar mengajukan hak angket DPR untuk menyelidiki pelanggaran aparatur negara dalam pemilu lalu.
Bahkan, kalangan akademisi juga berkirim surat menyatakan sikap mendorong PDIP mengajukan hak angket DPR RI. []