Peluang News, Jakarta – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya semangat kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM di Indonesia.
“Mengelola UMKM adalah kerja gotong royong, mulai dari sisi regulasi, pembiayaan, hingga penguatan kapasitas. Karena itu, sebagai stakeholder UMKM, kita harus memiliki spirit kolaborasi agar sektor ini bisa berkembang secara berkelanjutan,” ujar Menteri Maman dalam sambutannya di Indonesia Guarantee Summit 2025, yang digelar di Jakarta, Rabu (16/4).
Acara tersebut diselenggarakan oleh Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (Asippindo) dan mengangkat peran strategis industri penjaminan dalam ekosistem pembiayaan UMKM.
Menurut Menteri Maman, industri penjaminan memegang peranan penting dalam menjembatani gap antara potensi pelaku UMKM dan kendala akses pembiayaan, terutama terkait agunan.
“Industri penjaminan menjadi katalis untuk memperkuat kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM yang belum memiliki agunan memadai. Ini sangat penting dalam mendorong inklusi keuangan,” jelasnya.
Dalam forum tersebut, Menteri Maman juga menyinggung tiga fokus utama pemerintah dalam pemberdayaan UMKM, yaitu perluasan akses pembiayaan, akselerasi transformasi digital, dan peningkatan daya saing.
Berdasarkan data Statistik Sistem Keuangan Indonesia (SSKI) Bank Indonesia per Januari 2025, rasio kredit UMKM terhadap total kredit perbankan tahun 2024 baru mencapai 19,52 persen dari total nilai kredit sebesar Rp7.946 triliun.
Padahal, kajian Ernst & Young Indonesia mencatat kebutuhan kredit UMKM secara nasional akan mencapai Rp4.300 triliun pada 2026. Saat ini, pembiayaan yang tersedia baru sekitar Rp1.900 triliun, meninggalkan kesenjangan atau financial gap sebesar Rp2.400 triliun.
“Financial gap yang besar ini menjadi tantangan tersendiri dalam meningkatkan rasio kredit UMKM. Karena itu, pemerintah terus mendorong lembaga keuangan dan perbankan untuk menyalurkan kredit dengan skema yang lebih inklusif,” tegas Maman.
Selain itu, ia menyebutkan pemerintah juga tengah mengembangkan alternatif pembiayaan seperti fintech lending dan crowdfunding sebagai solusi bagi pelaku UMKM yang belum terjangkau pembiayaan konvensional.
Acara yang mengusung tema “Peran Perusahaan Penjaminan dalam Pemberdayaan UMKM untuk Mewujudkan Asta Cita” ini turut dihadiri oleh Deputi Bidang Usaha Mikro Kementerian UMKM Riza Damanik, Deputi Bidang Kewirausahaan Siti Azizah, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono, serta Ketua Asippindo Ivan Soeparno. (RO)
