PeluangNews, Jakarta – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait meluncurkan program pembiayaan mikro perumahan, sebagai langkah konkret untuk mempermudah akses masyarakat terhadap pembiayaan yang aman dan terjangkau, serta menghindarkan mereka dari jerat rentenir.
“Pembiayaan mikro perumahan ini adalah upaya untuk mempermudah, mempercepat, dan membantu masyarakat dalam mengakses pembiayaan perumahan. Ini juga untuk menghindarkan mereka dari rentenir. Masa negara kalah sama rentenir? Ayo kita lawan bersama,” tegas Ara -sapaan Menteri PKP- dalam peluncuran program di Jakarta, Senin (2/6/2025).
Menteri Ara menyoroti praktik rentenir yang marak di berbagai daerah, salah satunya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Di wilayah tersebut, masyarakat banyak terjerat pinjaman ilegal yang dikenal dengan sebutan “bank emok” — sistem pinjaman kelompok yang tidak diawasi secara hukum dan menjerat dengan bunga tinggi.
“Selama ini banyak masyarakat lebih memilih meminjam dari rentenir karena akses ke pembiayaan formal sulit. Bunganya bisa sangat tinggi dan membebani. Pemerintah tidak boleh membiarkan ini terjadi terus-menerus,” katanya.
Sebagai bagian dari peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2025, Kementerian PKP meluncurkan program pembiayaan mikro perumahan di Majalengka. Program ini merupakan hasil kolaborasi antara Kementerian PKP, PT Sarana Multigriya Finansial (Persero), BP Tapera, Permodalan Nasional Madani (PNM), Bank BJB, dan Pemerintah Kabupaten Majalengka.
Inisiatif ini mendukung target pemerintah dalam mewujudkan program pembangunan tiga juta rumah, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), serta menjadi langkah strategis untuk memutus ketergantungan terhadap rentenir.
Ara juga meminta PNM dan Bank BJB menghadirkan skema pembiayaan inovatif yang cepat dan terjangkau. Ia menyebut PNM akan mempercepat pencairan pinjaman dalam waktu dua hari dengan bunga hanya 1,5 persen per bulan.
“Sementara itu, Bank BJB sedang menyiapkan program pembiayaan yang bisa menjadi alternatif agar masyarakat tidak lagi meminjam dari rentenir yang bunganya bisa mencapai 30 persen per bulan,” ungkapnya.
Ara menekankan pentingnya sinergi antar lembaga dan kementerian untuk menyosialisasikan program-program prorakyat agar semakin dikenal dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas. (RO)
