PeluangNews, Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengusulkan percepatan digitalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebanyak 300 RDTR pada tahun 2026. Usulan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Pembahasan Finalisasi Paket Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja di Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Senin (22/9/2025).
“Misal 300 RDTR terpenuhi semua, Insyaallah urusan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) bisa teratasi. Karena, melalui RDTR yang terintegrasi dengan Online Single Submission (OSS), maka Service Level Agreement (SLA)-nya bisa dua sampai tiga hari,” ujar Menteri Nusron.
Ia menjelaskan, Kementerian ATR/BPN menargetkan 2.000 RDTR terintegrasi OSS di seluruh Indonesia. “Saat ini ada 646 RDTR dan yang sudah integrasi dengan OSS ada 428 RDTR. Sisanya yang belum terintegrasi dengan OSS, target bulan ini semuanya sudah harus terintegrasi,” tuturnya.
Terkait progres, Menteri Nusron menyebutkan capaian lintas sektor mencapai 47 RDTR, persetujuan substansi 34 RDTR, dan penetapan daerah 2 RDTR. “Jadi ada tambahan 83 RDTR yang masih berprogres hingga saat ini. Kementerian ATR/BPN juga telah mendapat loan dari World Bank melalui Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP) untuk menyelesaikan 500 RDTR hingga tahun 2029,” ungkapnya.
Ia menambahkan, penyusunan RDTR akan disesuaikan dengan peta dasar yang dikerjakan Badan Informasi Geospasial (BIG). “Pada 2025 ini, BIG menyelesaikan peta dasar 1:5.000 di Pulau Kalimantan dan Pulau Jawa. Pada 2024 lalu, BIG telah menyelesaikan peta 1:5.000 Pulau Sulawesi. Pada 2026 nanti mereka akan mengerjakan Pulau Sumatra, 2027 mengerjakan peta Pulau Maluku, NTB, dan NTT. Pada 2029 nanti sisanya akan disisir. Oleh karena itu, kami mengusulkan RDTR-nya berdasarkan kajian dari BIG,” jelasnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan agar penyusunan RDTR difokuskan pada pusat-pusat ekonomi. “Jadi semisal di Sulawesi, juga di Utara Jawa. Kemudian, kalau di Sumatra kan di Sumatra bagian timur, seperti wilayah Kepulauan Riau dan lainnya karena itu menjadi perhatian para investor,” ucapnya.
Rapat ini dihadiri beberapa menteri dan perwakilan lembaga terkait. Menteri Nusron hadir bersama Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana beserta jajaran.
