octa vaganza
Berita  

Menteri ESDM Pastikan Penghentian PLTU Tidak Rugikan Pemiliknya

Peluang, Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan sekretariat tim kerja Just Energy Transitions Partnership (JETP), dimana kantor tersebut siap bekerja merealisasikan kerja sama pendanaan transisi energi. Target tim kerja JETP yaitu harus menyelesaikan roadmap pensiun dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batubara dalam waktu enam bulan ke depan.

Menteri ESDM memastikan, menghentikan operasional PLTU dengan menggantikannya dengan pembangkit energi terbarukan yang ramah lingkungan, tidak menghasilkan polusi dan sustuinable.  

“Timeline penghapusan PLTU akan kita buat, menunya sudah ada, nanti dipilih mana-mana dulu yang paling aplikable, paling implementable. Nanti jika sudah dipensiunkan akan diganti dengan pembangkit listrik dengan energi yang lebih bersih,” ujar Arifin Tasrif dalam keterangannya, Senin (20/2/2023).

Menurut dia, pemerintah nanti akan memilih PLTU yang diprioritaskan pensiun dini, yakni yang berada di wilayah produksi listriknya berlebih yang sudah tidak efisien dan pembakaran yang sudah tidak sesuai spek awal.

“Kita akan pilih unit yang sudah tidak efisien, dimana konsumsi bahan bakarnya pasti boros. Kalau pembakarannya sudah tidak seperti awalnya otomatis energi yang dihasilkan juga tidak lagi seoptimal pada awalnya,” tutur Arifin.

Meskipun PLTU nya telah dinonaktifkan menurut Arifin, hal tersebut tidak akan merugikan pemilik pembangkit karena prinsipnya aset PLTU tersebut akan dibeli kemudian dioperasikan dengan waktu yang lebih cepat untuk penghentiannya.

“Tidak akan merugikan pemilik PLTU karena nanti akan dihitung sebetulnya nilai asetnya itu berapa dan bagaimana kalau mempercepatnya, bukan menutupnya. Kita tidak bisa menutupnya. Misalnya, masih tersisa berapa tahun, misal 15 tahun, bisa dipercepat lagi tidak menjadi 3 tahun. Nah ini 3 tahun itu kompensasinya apa, kita akan melihat nilainya saat ini berapa dan saat tiga tahun berapa jadi intinya harus ada keterbukaan berdasarkan best practice yang ada,” jelas Arifin.

Dia menambahkan, Indonesia telah mendapatkan komitmen pendanaan USD20 miliar atau sekitar Rp302 triliun (kurs Rp15.100) dalam program JTEP dari sejumlah negara maju. “Pendanaan itu beragam bentuknya, dari hibah, pinjaman hingga bantuan. Mempensiunkan PLTU merupakan bagian dari program ini untuk menurunkan emisi,” pungkasnya. (alb)

Exit mobile version