BADUNG—-Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) di Badung, Bali, Rabu (21/9/2019).
Rapat ini dihadiri ratusan bupati itu beserta sejumlah pejabat lain, seperti Sekjen Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo dan Wagub Bali Tjokorda Oka Artha.
Dalam sambutannya, Eko mengungkapkan kolaborasi antara pusat dan daerah harus terus ditingkatkan untuk mengakselerasi pembangunan perdesaan.
“Saya mengapresiasi dan berterima kasih kepada para bupati yang selama ini telah bersama-sama membangun desa bersama pemerintah pusat,” ucap Eko.
Dikatakannya, Presiden Jokowi terus berkomitmen membangun ekonomi desa. Dana Desa pada tahun depan naik menjadi Rp72 triliun. Dalam lima tahun ke depan, 2019-2024, total dana desa rencananya mencapai Rp400 triliun. Lima tahun terakhir, 2015-2019, total dana desa mencapai Rp257 triliun.
“Model pembangunan desa di Indonesia telah menjadi rujukan dunia. Ekonomi desa terus bergeliat, dan secara konkrit mampu menurunkan angka kemiskinan perdesaan dan meningkatkan kesejahteraan warga desa,” papar Eko.
Dia menuturkan, Jumlah penduduk miskin di perdesaan yang per Maret 2019 sebanyak 15,15 juta jiwa atau 12,85 jersen, turun 393.400 orang dari 15,54 juta orang pada September 2018. Kesenjangan perdesaan juga diturunkan jadi 0,317 dari sebelumnya 0,334.
“Untuk pertama kalinya, jumlah penurunan kemiskinan di desa jumlahnya lebih besar daripada di kota. Tentu saja salah satunya karena dampak dana desa dan kerja-kerja para bupati,” imbuh Eko lagi.
Eko meminta kolaborasi positif antara Kementerian Desa dan pemerintah kabupaten se-Indonesia terus diperkuat.
“Sudah banyak success story kebangkitan ekonomi desa yang didorong kerja sama kementerian dan para bupati. Harus terus dipacu ke depan,” pungkas dia.
Ketua Umum Apkasi Abdullah Azwar Anas mengatakan, pemkab se-Indonesia berterima kasih kepada pemerintah pusat yang memberi perhatian khusus kepada desa, yang tak lain adalah jantung dari kabupaten-kabupaten di Tanah Air.
Dia mengatakan, dalam Rakernas ini, para bupati juga akan menyamakan persepsi untuk memperkuat mainstream paradigma pembangunan SDM yang telah menjadi garis kebijakan Presiden Jokowi, termasuk soal desa.
“Saat ini prioritas dana desa sudah bergeser dari infrastruktur ke pemberdayaan ekonomi warga. Artinya di situ ada kebutuhan untuk peningkatan kapasitas SDM desa,” tutup Anas.
