Peluangnews, Jakarta – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati (Bintang Puspayoga) mengatakan, Indonesia masih dihadapkan dengan isu stunting yang merupakan ancaman dalam upaya pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan unggul.
“Indonesia menempati urutan keempat di dunia, dan kedua di Asia Tenggara terkait isu stunting. Sekitar 30% atau 1 dari 3 anak di bawah usia lima tahun mengalami stunting,” tegas Menteri Bintang, dalam keterangan resminya, Senin (28/8/2023).
Merujuk hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022, prevalensi stunting pada anak adalah sebesar 21,6%, di mana angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan batas toleransi maksimal yang ditetapkan oleh World Health Organization (WHO) yang menegaskan bahwa angka stunting di masing-masing negara harus kurang dari 20%. Hal tersebut pun sejalan dengan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang menargetkan penurunan prevalensi stunting menjadi 14%.
“Permasalahan stunting ini sangatlah kompleks dikarenakan faktor penyebabnya yang berbagai macam atau multifaktor. Tak hanya dari kurangnya asupan makanan bergizi dan penyakit semata, praktik pengasuhan dan pemberian Air Susu Ibu (ASI) dan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MPASI) yang tidak sesuai, lingkungan rumah tangga yang tidak sehat, serta akses layanan kesehatan yang kurang memadai juga menjadi faktor pemicu persoalan stunting pada anak,” kata Bintang.
“Faktor sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik pun berpengaruh dalam mengakibatkan masyarakat tidak terpenuhi hak-haknya, kesulitan mendapatkan akses sumber daya yang penting, hingga kemiskinan, yang juga memiliki pengaruh besar dalam melanggengkan kekurangan gizi kronis lintas generasi,” sambungnya.
Menurut dia, permasalahan stunting pun berkaitan erat dengan isu gender serta isu-isu perempuan dan anak lainnya, terutama dalam keluarga. Kesenjangan dalam mendapatkan serta mengolah akses informasi dan edukasi yang diterima oleh perempuan pun menjadi salah satu penyumbang besar terjadinya stunting pada anak.
Persoalan yang dihadapi perempuan seperti akses dan manfaat informasi maupun layanan yang ada, keberadaan ruang untuk berpartisipasi, kontrol dalam pengambilan keputusan, persiapan perkawinan, kehamilan, menyusui, dan tumbuh kembang anak pun menjadi isu krusial yang harus benar-benar diperhatikan dalam meminimalisasikan terjadinya stunting pada anak di kemudian hari.
“Oleh karena itu, dalam memastikan penurunan angka stunting yang menjadi salah satu fokus perhatian dalam rencana pembangunan berkelanjutan, perlu dilakukan pendekatan yang komprehensif dengan melibatkan seluruh sektor pembangunan melalui kemitraan dan kerjasama yang terbangun di level akar rumput, regional, hingga nasional, untuk bersama-sama bergerak tak hanya dalam hal mengatasi stunting, namun permasalahan lainnya yang juga saling berkaitan satu sama lain seperti isu ketidaksetaraan gender, isu perlindungan hak perempuan, dan isu perlindungan anak,” tandas Bintang. (RO/Aji)
