PeluangNews, Jakarta – Masalah beras tengah menjadi perhatian masyarakat selain karena harganya yang mahal juga disebabkan kasus beras oplosan dan kelangkaan komoditas ini di toko ritel.
Terkait itu, Menteri Pertanian Arman Sulaiman mengatakan keberpihakan pemerintah kepada petani dengan menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah dan berani menghadapi mafia beras demi melindungi kepentingan petani, konsumen, serta menjaga stabilitas pangan nasional.
Salah satu kebijakan utama, lanjut Mentan, adalah menaikkan HPP untuk gabah menjadi Rp6.500 per kilogram, sebagai wujud keberpihakan pemerintah pada petani.
“Kami sangat peduli pada petani sehingga kita naikkan HPP, harga pembelian pemerintah untuk gabah Rp6.500 (per kg) atas perintah Bapak Presiden (Prabowo),” kata Mentan, di Jakarta, Minggu (24/5/2025).
Dia mengutarakan, peningkatan HPP berhasil mendorong nilai tukar petani (NTP) meningkat sehingga kesejahteraan mereka membaik, yang sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah melindungi pelaku usaha tani dari tekanan harga.
Di sisi lain, Amran menuturkan bahwa pemerintah memastikan ketersediaan beras aman dengan stok lebih dari 4 juta ton, jauh lebih tinggi dibanding 2023–2024 yang saat itu hanya 1 juta ton, sehingga Indonesia harus mengimpor komoditas tersebut.
“Yang dulunya (tahun) 2023-2024 kita impor dan stoknya kecil, itu hanya 1 juta ton lebih. Sekarang stok (beras) kita 4 juta ton lebih. Ini kita syukuri,” ujarnya.
Amran menepis framing yang mengatakan pemerintah tidak peduli kenaikan harga beras, dengan menegaskan langkah nyata perlindungan petani serta konsumen melalui berbagai kebijakan strategis dan terukur.
Pihaknya, kata dia, juga siap berhadapan dengan oknum pengusaha yang mencurangi petani dan berusaha mengambil keuntungan dengan cara tidak bertanggung jawab. Hal itu dilakukan demi menjaga kepentingan rakyat Indonesia.
Meski Jepang mengalami kenaikan harga beras cukup tinggi, dia mengatakan bahwa Indonesia patut bersyukur karena harga sudah mulai turun di 13 provinsi berkat upaya keras pemerintah mengendalikan pasar di antaranya melalui operasi pasar murah dengan menggelontorkan 1,3 juta ton beras program Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) mulai Juli-Desember 2025.
Pemerintah meminta masyarakat tidak mudah terprovokasi isu negatif, karena seluruh langkah yang diambil merupakan bukti keberpihakan nyata terhadap petani, konsumen, serta menjaga kepentingan rakyat dan ketahanan pangan nasional.
“Kami tahu, banyak yang tidak senang, banyak yang terganggu bisnisnya karena kami melakukan hal ini, tapi semua kami lakukan demi rakyat Indonesia,” imbuh Mentan, menambahkan. []
