PeluangNews, Jakarta – Pemerintah memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan meski akhir-akhir ini terjadi keracunan menimpa pada penerimanya.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menuturkan, kasus keracunan MBG semestinya direspons dengan mengevaluasi dan memperbaiki kekurangan yang ada, bukan menyetop program itu.
“Jadi bukan programnya kemudian harus dihentikan. Tidak. Kekurangan yang terjadi itu yang kita perbaiki,” kata Prasetyo di Monas, Jakarta, Minggu (5/10/2025).
Dia mengungkapkan, hampir semua dapur atau satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) tidak melaksanakan SOP (standar operasional prosedur), sehingga terjadi banyak kasus keracunan MBG.
“Data juga mengatakan di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya,” ucapnya.
Menurut Mensesneg, pemerintah akan berupaya untuk menutup celah-celah yang memungkinkan terjadinya keracunan MBG.
“Memang mungkin kita tidak tepat ya menggunakan istilah sempurna, tidak. Tetapi sebanyak mungkin apa yang menjadi celah untuk terjadinya hal yang tidak kita inginkan itu sudah bisa kita antisipasi. Sebagai bentuk dari evaluasi dan perbaikan ke depan,” kata dia.
Prasetyo menambahkan, peraturan presiden (perpres) yang mengatur pelaksanaan program MBG bakal rampung dalam sepekan ke depan.
Dia mengklaim, adanya perpres akan memperbaiki kekurangan MBG.
“Minggu ini harus selesai. Tapi kan begini, bukan karena perpres belum ada kemudian tidak jalan kan tidak. Jadi kan sudah kami sampaikan bahwa sebenarnya sekarang jalan. Nah perpres ini untuk menyempurnakan atau memperbaiki semaksimal mungkin pelaksanaan dari program Makan Bergizi Gratis,” kata Prasetyo.
Sebagai catatan, hingga saat ini, 6.457 orang sudah terdampak keracunan menu program MBG. Dari 6.457 korban keracunan MBG, paling banyak terjadi di Wilayah II atau Pulau Jawa, yakni sebanyak 4.147 orang.
Badan Gizi Nasional (BGN) pun menyoroti banyaknya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur dalam program MBG yang belum memiliki sanitasi air yang baik.
Mereka meyakini kondisi tersebut menjadi salah satu persoalan yang berpotensi memicu kasus keracunan makanan di sejumlah daerah dalam dua bulan terakhir. []
