PeluangNews, Jakarta – Industri manufaktur domestik terus mengalami pertumbuhan sekaligus menyerap tenaga kerja baru lebih banyak dibandingkan angka pemutusan hubungan kerja (PHK).
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan hal tersebut di Jakarta, Selasa (4/3/2025).
Agus mengakui ada penutupan beberapa pabrik dan terjadi PHK. Namun, pihaknya memastikan terus berupaya meningkatkan investasi baru di sektor manufaktur, serta mendorong munculnya industri baru untuk mulai berproduksi sehingga menyerap tenaga kerja lebih banyak.
Di sisi lain, berdasarkan data dari Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas), pada 2024, jumlah tenaga kerja baru yang diserap industri manufaktur mencapai 1.082.998 tenaga kerja baru.
Angka ini lebih besar dari jumlah PHK yang dilaporkan ke Kementerian Ketenagakerjaan pada 2024 sebesar 48.345 orang.
Sebagai catatan, jumlah pekerja yang ter-PHK pada periode tersebut bukan hanya merupakan pekerja di sektor manufaktur, tetapi angka total untuk semua sektor ekonomi.
Hal ini menunjukkan bahwa banyak perusahaan industri manufaktur bermunculan dan mulai berproduksi dengan menyerap tenaga kerja baru yang lebih banyak pula, bahkan lebih banyak dari jumlah tenaga kerja yang terdampak PHK di berbagai sektor ekonomi. .
Terkait penutupan perusahaan industri yang disertai dengan PHK akhir-akhir ini, Menperin menjelaskan bahwa penutupan tersebut disebabkan oleh berbagai alasan. Diantaranya penurunan permintaan (demand) pasar ekspor, karena kelalaian manajemen pabrik, perubahan strategi bisnis yang ingin mendekatkan basis produksi dengan pasar di luar negeri, pelaku industri terlambat mengantisipasi perkembangan teknologi sehingga produknya kalah bersaing, dan alasan lainnya.
Dari berbagai alasan tersebut, lanjut Agus, sebagian besar penutupan pabrik disebabkan turunnya permintaan domestik karena pasar dalam negeri dibanjiri produk impor.
Selain itu, faktor penyebab PHK juga didorong oleh pelemahan belanja dalam negeri, dan kelangkaan bahan baku.
“Kemenperin fokus memonitor penutupan industri yang terutama disebabkan karena kelangkaan dan hambatan bahan baku produksi serta upgrade teknologi produksi, untuk bisa mencari penyelesaiannya,” tutur Menperin.
Dia menambahkan, perlu melihat dari berbagai faktor untuk memahami penyebab terjadinya PHK dan mencari solusinya, serta sinergi antara pemangku kebijakan terkait yang memiliki kewenangan untuk membahas solusi bersama, di antaranya instansi yang bisa mengeluarkan kebijakan terkait hambatan perdagangan, seperti safeguard, larangan dan pembatasan (lartas), serta nontariff barrier (NTB). []
