Jakarta (Peluang) : Kompartemen di OJK dengan pengaturan tertentu menjadi jalan tengah pengawasan sehingga prinsip-prinsip dasar koperasi tetap terlaksana.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKopUKM) Teten Masduki mengusulkan kompartemen koperasi di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Rancangan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) untuk memastikan pengembangan koperasi sesuai prinsip dasarnya, sehingga kepentingan koperasi tetap terakomodasi.
Teten mengatakan, diintegrasikannya koperasi simpan pinjam dalam seluruh sistem keuangan nasional, termasuk pengawasannya, akan mendorong kesehatan koperasi tersebut dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap koperasi.
Selain itu, ada equal treatment atau perlakuan sejajar antara koperasi dan perbankan apabila ada masalah yang dapat merugikan anggotanya.
“Sekarang ada sejumlah koperasi bermasalah, menempuh penyelesaiannya lewat PKPU pada praktiknya juga sulit. Padahal, jika bank mengalami masalah, treatment jelas. Sehingga ke depan apabila ada masalah dengan koperasi treatment-nya juga akan menjadi lebih tegas,” kata Teten dalam rapat kerja sistem pengawasan OJK di RUU PPSK dengan Komisi XI DPR RI, Kamis (10/11/2022).
Namun demikian Teten menegaskan, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) tetap akan memastikan keberlangsungan penyelenggaraan koperasi, dalam memberikan pembiayaan kepada masyarakat dapat berjalan sebagaimana jati diri koperasi.
Karena menurut Teten, keberadaan koperasi masih sangat dibutuhkan untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat terutama yang belum bankable. Apalagi masih ada 30 juta usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang belum bisa mengakses pembiayaan formal karena kendala kolateral.
“Di sinilah kehadiran koperasi sangat diperlukan karena diharapkan mampu memberikan kemudahan pembiayaan kepada masyarakat,” kata Teten.
Tetapi lanjut MenKopUKM, pemerintah harus melindungi masyarakat dari kegiatan usaha keuangan. “Di sisi lain, memang kita terus harus meningkatkan kesehatan koperasi, supaya ada tata kelola yang baik, transparan, akuntabel. Kalau ada koperasi bermasalah bisa diselesaikan seperti perbankan,” ungkapnya.
Apabila koperasi ada di bawah pengawasan OJK seperti dalam RUU PPSK. Maka kata Teten, perlu ada kompartemen khusus koperasi di OJK dengan pengaturan tertentu. Sehingga prinsip-prinsip dasar koperasi dan kemudahan pembiayaan ke masyarakat tetap bisa terlaksana.
“Kami akan usulkan kompartemen khusus koperasi ini. Karena koperasi simpan pinjam berbeda dengan lembaga pembiayaan lainnya. Koperasi prinsipnya dari anggota untuk anggota. Koperasi milik anggota juga. Karena itu memberi pinjaman, koperasinya milik anggota tidak terlalu ketat seperti di bank. Aspek ini yang perlu diberi penekanan,” papar Teten.
Dijelaskan Teten lagi, jika ada kompartemen koperasi di OJK, maka akan menjadi jalan tengah agar tidak ada penolakan dari para pelaku koperasi.
“Karena ada kekhawatiran dari pelaku koperasi. Jika koperasi diperlakukan seketat perbankan sehingga akan menyulitkan koperasi,” ujar Teten.
Lebih lanjut, MenKopUKM menegaskan, pemerintah berkomitmen agar koperasi bisa tumbuh besar, dan tidak ada pembatasan yang menyulitkan. Namun tetap diperlukan ekosistem kelembagaan koperasi yang setara dengan perbankan. (S1).
