Peluang, Jakarta – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (MenKop UKM) Teten Masduki menyampaikan, penyebab utama inflasi di Indonesia oleh karena kurangnya ketersediaan atau suplai bahan kebutuhan pokok khususnya pangan yang dibutuhkan masyarakat.
“Dari sisi aspek suplainya saja, memang sumber pertanian kita masih mengandalkan teknologi yang sederhana, mengandalkan alam, dan yang kedua biaya produksi yang tidak murah,” ujar Teten saat menjadi narasumber pada High Level Event (HLE) Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) Jatim Tahun 2023 di Surabaya, Jumat (17/3/2023) kemarin.
Untuk mengendalikan inflasi di Indonesia kata MenKopUKM, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut dia, dengan biaya yang tidak murah tersebut, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan Kementerian Koperasi dan UKM untuk mengkonsolidasikan para petani kecil perorangan di daerah, dalam skala ekonomi koperasi. Koperasi menjadi agregator atau pengepul dan juga konsolidator petani.
“Nantinya bisa terhubung kepada pasar dan terhubung kepada pembiayaan. Akan didukung sistem pembiayaan, sehingga ada kepastian harga, kepastian pasar kepada petani ini,” ungkap Teten.
Lebih lanjut dia mengakui, struktur pertanian Indonesia saat ini didominasi oleh petani kecil berlahan sempit. Hal ini menyebabkan produksi pertanian Indonesia tidak efisein.
“Produksi pertanian kita tidak efisien dan produktif. Masalahnya struktur pertanian kita didominasi petani kecil perorangan. Dari data BPS (Badan Pusat Statistik) hanya 0,3 hektare lahan pertanian per orang. Dibandingkan dengan korporat farming dunia, kita enggak mungkin menjaga komoditas kita,” kata Teten.
Untuk itu, pihaknya mulai menginisiasi korporatisasi petani agar mereka tidak lagi berusaha sendiri-sendiri dan lebih efisien. “Di Lampung kami membangun koperasi pisang skala 400 hektare. Offtaker-nya ada di Jepang dan Singapura. Di Ciwidey kami mendandani koperasi yang sudah ada, ada 1.200 petani sayur lalu bermitra dengan 90 pesantren. Di Aceh juga ada koperasi kopi, di Jawa Tengah koperasi beras, dan di Jawa Timur akan kami petakan yang bisa dikembangkan dalam korporatisasi petani,” tutur Teten.
Selain mengonsolidasi petani dalam skala ekonomi, sistem pembiayaan juga dikatakan menjadi salah satu hal yang penting. Permasalahannya saat ini perbankan masih enggan memberikan pembiayaan kepada petani kecil. Maka itu, Menteri Teten mencoba menerapkan sistem pre-financing yang sudah diuji coba di Koperasi Pondok Pesantren Al Ittifaq yang berlokasi di Jawa Barat.
“Kami tiru Amerika Serikat. Mereka sudah bisa memastikan tahun depan untuk tiga komoditas yaitu jagung, gandum, dan kentang. Karena di sana departemen pertanian punya pre-financing dan petani sana sudah punya rencana produksi lalu dengan mudah mengajukan pembiayaan. Sehingga biaya produksi sudah ada satu tahun sebelumnya” beber Teten.
“Kami coba adopsi itu karena kita punya dana bergulir koperasi. Di Al Ittifaq ini kita perkuat koperasinya untuk bisa beli tunai. Ini dampaknya kepastian harga karena koperasi sebagai offtaker dan mampu membeli secara tunai. Dampaknya bank mau membiayai petani kecil karena ada kepastian harga dan pasar. Potensi macet enggak ada,” tambah dia.
Di tempat yang sama, Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung mengatakan, bahwa inflasi pangan akan sangat berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat. Jika tidak ditangani, hal ini dikatakan akan merembet pada persoalan sosial dan politik.
“Sehingga GNPIP ini menjadi bagian komitmen bersama memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan,” tutur Juda Agung.
Untuk memperkuat langkah pengendalian inflasi pangan, BI memiliki tujuh program unggulan yang terdiri dari dukungan pelaksanaan kegiatan operasi pasar/pasar murah/SPHP, penguatan ketahanan pangan strategis, perluasan Kerja sama Antar Daerah (KAD), dukungan untuk subsidi ongkos angkut, peningkatan pemanfaatan alsintan dan saprotan, penguatan infrastruktur Teknologi, Informasi, Komunikasi (TIK) di antaranya neraca pangan daerah, serta penguatan koordinasi dan komunikasi untuk menjaga ekspektasi inflasi.
Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, program GNPIP merupakan arahan langsung dari Presiden Jokowi agar para kepala daerah bersama BI mampu mengendalikan inflasi yang saat ini menjadi permsalahan di dunia.
“Forum ini jadi peran penting dalam menyiapkan strategi untuk pengendalian inflasi pangan. Semoga pada GNPIP kali ini ada rekomendasi penguatan inflasi pangan dari daerah satu ke daerah lain,” ucap Khofifah. (alb)
