PeluangNews, Jakarta-Menteri Koperasi Ferry Juliantoro menegaskan, koperasi Indonesia pernah berada pada masa kejayaan ketika mampu mengelola industri besar, termasuk tekstil, garmen, hingga perbankan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam Forum Diskusi “Perencanaan Pembangunan Berbasis Satu Data Indonesia Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih Teguhkan Ekonomi Kerakyatan” yang digelar di Kantor Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Selasa (25/11/2025).
Ferry mengatakan, sejak masa kiprah Margono Djojohadikusumo—kakek Presiden Prabowo Subianto—koperasi memegang peranan penting dalam struktur perekonomian nasional. “Di periode itu koperasi punya industri, Gabungan Koperasi Batik Indonesia (GKBI) ada industri tekstil, industri garmen. Kemudian ada Bukopin, Bank Umum Koperasi Indonesia, koperasi punya bank,” ujarnya.
Ia menambahkan, koperasi pada masa lalu tidak hanya bergerak di manufaktur dan perbankan, tetapi juga merambah sektor peternakan hingga usaha tahu tempe. “Saat itu koperasi-koperasi masih mempertahankan gagasan perekonomian yang direncanakan para pendiri bangsa,” kata Ferry.
Namun, Ferry menjelaskan titik balik yang membuat arah perekonomian Indonesia berubah drastis. “Pemerintah Indonesia dipaksa menandatangani letter of intent oleh IMF. Akhirnya kita ikut di dalam ketentuan tersebut dan menyerahkan sistem praktek dan arah ekonomi kita kepada mekanisme pasar, dan pasar ini adalah pasar bebas,” tuturnya.
Menurut dia, kondisi itu bertentangan dengan prinsip awal pembangunan ekonomi Indonesia yang bersandar pada UUD 1945. “Pasal 33 dan 34 itu mengatur bagaimana negara terlibat dalam semua aspek kehidupan,” kata Ferry.
Tetapi setelah LoI diberlakukan, peran negara dipersempit dan pasar bebas dibiarkan berjalan tanpa pengaturan memadai. “Ketika dibiarkan bebas, pemerintah tidak ikut mengatur. Pelaku pasar yang besarlah yang kemudian memonopoli, mendominasi praktek sistem ekonomi kita,” ujarnya.
Ferry menyebut situasi kini berubah sejak Prabowo Subianto terpilih menjadi Presiden. Ia menilai masyarakat dibuat terkejut dengan visi pembangunan ekonomi dari bawah sebagaimana tercantum dalam Asta Cita. “Padahal, gagasan yang coba diwujudkan Prabowo itu sudah dirumuskan para pendiri bangsa, di antaranya melalui koperasi,” katanya.
Ia menegaskan bahwa Kementerian Koperasi memahami tantangan besar yang dihadapi. “Kami yang diberi amanat di Kementerian Koperasi sebenarnya paham bagaimana kita sekarang diminta untuk mengejar ketertinggalan dari BUMN dan swasta,” ujar Ferry.
Sebagai informasi, pemerintah menargetkan 80.000 Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih mulai beroperasi pada Maret 2026. Saat ini pemerintah mempercepat pembangunan gerai dan gudang koperasi di berbagai daerah. Pembangunan itu didanai melalui pinjaman Himpunan Bank-Bank Milik Negara (Himbara) dan dijalankan oleh PT Agrinas Pangan Nusantara dengan dukungan TNI.
