PeluangNews, Bandung-Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menekankan pentingnya penguatan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan dalam implementasi Asta Cita.
Hal itu ia sampaikan dalam Seminar Nasional Ekonomi Kerakyatan sebagai Implementasi Asta Cita dan Nilai Filosofis Pancasila di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Bandung, Jawa Barat, Jumat (26/9/2025).
“Pada tahun 1960 telah ditulis Naskah Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana, di mana kata koperasi dan desa sudah banyak termaktub dalam naskah tersebut sebagai tiang utama pembangunan ekonomi Indonesia,” jelas Ferry.
Ia menegaskan, selama ini masyarakat desa lebih sering menjadi obyek, bukan subyek dalam kegiatan ekonomi. “Karena itu koperasi harus menjadi wadah yang memberdayakan rakyat kecil secara kolektif,” ucapnya.
Menurutnya, hakikat ekonomi kerakyatan adalah menguatkan rakyat lemah agar bisa bergabung dalam satu kekuatan. “Semua dari kita ini adalah rakyat. Tetapi rakyat yang lemah dan dhuafa yang perlu dibantu bisa membentuk badan usaha koperasi, yang kecil-kecil, yang lemah-lemah ini menjadi satu kekuatan, yaitu koperasi. Itulah hakikat ekonomi kerakyatan,” tegas Ferry.
Ferry menambahkan, Indonesia tidak menolak kehadiran modal besar maupun asing, selama tidak merugikan rakyat kecil. “Presiden Prabowo Subianto tidak menolak kapital besar, tapi jangan sampai mereka mengatur negara dan menindas yang lemah. Karena itu, hakikat ekonomi kerakyatan ini menjadi badan usaha koperasi. Jadi koperasi bersama BUMN, swasta, dan korporasi tumbuh menjadi sama-sama besar,” jelasnya.
Menkop Ferry juga menyinggung pembaruan regulasi koperasi yang saat ini tengah diupayakan pemerintah. “Presiden Prabowo mengamanatkan perlunya pembaruan regulasi. Pemerintah bersama DPR sedang mengusulkan RUU Sistem Perkoperasian Nasional untuk menggantikan UU Koperasi 1992 yang sudah usang,” ungkapnya.
Ia menekankan, program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih akan menjadi proyek strategis nasional. “Program ini menjadikan desa sebagai pusat perputaran perekonomian Indonesia. Sejalan dengan cita-cita pembangunan berkelanjutan dari desa untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” kata Ferry.
Ferry juga menyebut ada sejumlah kendala yang menghambat gerak koperasi. “Saat ini ada 22 regulasi yang membatasi ruang gerak koperasi, termasuk larangan mendirikan bank, rumah sakit, dan penyelenggaraan umroh-haji. Padahal, koperasi pernah memiliki Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) yang kini mayoritas sahamnya dimiliki investor asing,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, industri tekstil dan pertanian koperasi juga tertekan oleh derasnya impor. “Pemerintah berkomitmen mencabut regulasi yang menghambat dan menyelamatkan industri dalam negeri agar koperasi dapat bangkit kembali,” tegasnya.
Dalam mendukung pembangunan desa dan koperasi, Ferry menegaskan pentingnya sistem data desa presisi. “Sistem ini bertujuan memperbaiki akurasi data, terkait kebutuhan dan potensi desa, sehingga kebijakan dan bantuan sosial dapat tepat sasaran. Kita belajar dari China yang berhasil mengurangi kemiskinan melalui data desa yang akurat,” paparnya.
Ia pun mengajak akademisi, termasuk UPI, untuk terlibat aktif. “Penting kiranya dunia pendidikan, khususnya UPI, memberikan rekomendasi dan mengusulkan kepada Presiden soal data desa presisi. Karena kalau data tidak tepat alias semu, bisa menghasilkan keputusan yang semu juga,” ucapnya.
Menutup paparannya, Ferry mengharapkan dukungan penuh dari seluruh civitas akademika UPI. “Mari bersama-sama mewujudkan cita-cita para pendiri bangsa dan Presiden Prabowo Subianto, yaitu menjadikan koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa,” pungkasnya.
