Peluang News, Malang – Menteri Koperasi (Menkop) Ferry Juliantono menegaskan bahwa pembangunan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih di seluruh Indonesia merupakan langkah strategis untuk mengembalikan arah perekonomian bangsa sesuai amanat konstitusi, yakni Pasal 33 UUD 1945.
Pernyataan tersebut disampaikan Ferry dalam Orasi Ilmiah pada Dies Natalis Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) ke-64 Universitas Brawijaya (UB), di Malang, Jawa Timur, Rabu (29/10).
“Presiden Prabowo Subianto ingin negara kembali hadir, tidak lagi menyerahkan sepenuhnya perekonomian pada mekanisme pasar. Negara harus hadir kembali mengatur ekonomi nasional,” tegas Ferry.
Kembali ke Ekonomi Kerakyatan
Ferry menjelaskan, sejak Indonesia menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF pascakrisis moneter 1998, peran negara dalam perekonomian berkurang drastis. Akibatnya, struktur ekonomi nasional dikuasai oleh korporasi besar yang berkembang menjadi konglomerasi dalam sistem oligarki.
“Selama 25 tahun, mekanisme pasar hanya melahirkan ketimpangan. Korporasi tumbuh besar, sementara ekonomi rakyat melemah,” ujarnya.
Dampak paling nyata, kata Ferry, terlihat di pedesaan. Maraknya praktik tengkulak, rentenir, dan pinjaman online ilegal membuat nafas ekonomi rakyat kian tercekik. “KUD, tempat pelelangan ikan, industri batik rakyat—semuanya meredup karena diserbu produk impor, termasuk pangan dan hortikultura,” tuturnya.
Padahal, lanjutnya, konstitusi secara tegas menempatkan koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional. “Koperasi seharusnya lebih hebat dari korporasi, atau minimal setara. Faktanya, koperasi justru tertinggal jauh,” ujar Ferry.
Kopdes Merah Putih Sebagai Solusi
Untuk mengoreksi arah ekonomi tersebut, pemerintah menggagas Kopdes Merah Putih sebagai instrumen utama kebangkitan ekonomi rakyat. Ferry optimistis program ini akan membawa perubahan struktural besar.
“Kopdes Merah Putih akan membangun sistem ekonomi baru yang berkeadilan. Di setiap desa, kita akan punya ritel modern milik koperasi, apotek dan klinik desa, serta gudang offtaker untuk menampung hasil produksi rakyat,” jelasnya.
Melalui sistem itu, kata Ferry, koperasi tidak hanya menjadi pelaku ekonomi, tetapi juga motor kedaulatan pangan nasional. “Kita ingin menciptakan ekonomi yang berpihak pada rakyat, bukan pada pasar,” katanya.
Sinergi dengan Dunia Kampus
Dalam kesempatan yang sama, Ferry mengajak Universitas Brawijaya untuk berperan aktif membangun ekonomi desa melalui riset, inovasi, dan pendampingan koperasi. Ia juga mendukung rencana pembangunan Living Laboratory di UB yang akan melibatkan mahasiswa dalam pengembangan ekonomi pedesaan.
“UB punya potensi besar. Kita ingin mahasiswa tidak hanya belajar teori, tapi langsung terjun membantu membangun desa melalui koperasi,” ujar Ferry.
Rektor Universitas Brawijaya, Prof Widodo, menyambut positif ajakan tersebut. Ia menegaskan UB siap mendukung penuh pengembangan Kopdes Merah Putih sebagai bagian dari gerakan ekonomi kerakyatan.
“Mayoritas rakyat Indonesia tinggal di desa, dan kekayaan alam juga ada di desa. Maka pembangunan ekonomi desa menjadi sangat strategis,” kata Prof Widodo.
Menurutnya, UB telah lama fokus pada pemberdayaan desa melalui berbagai program seperti Dokter Mengabdi dan Mahasiswa Membangun Desa.
“Ke depan, kami akan memperkuat kolaborasi dengan Kemenkop dan menghidupkan kembali mata kuliah perkoperasian,” ujarnya.
Dengan sinergi pemerintah dan perguruan tinggi, Ferry meyakini Kopdes Merah Putih akan menjadi fondasi kuat bagi kedaulatan ekonomi bangsa.
“Kalau ekonomi desa tumbuh, Indonesia akan berdiri di atas kaki sendiri,” pungkasnya. (Aji)
