PeluangNews, Jakarta – Pemerintah memperkuat langkah percepatan pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan menggandeng Kepolisian RI (Polri).
Menteri Koperasi Ferry Juliantono menilai peran Polri penting untuk memastikan program ekonomi berbasis desa tersebut berjalan efektif hingga ke tingkat masyarakat.
Hal itu disampaikan Ferry saat menjadi pembicara dalam diskusi panel Rapat Pimpinan (Rapim) Polri di Jakarta, Rabu (11/2). Dalam forum yang turut dihadiri Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menteri Keuangan Purbaya Yudha Sadewa, dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tersebut, Ferry menegaskan sinergi lintas lembaga menjadi kunci keberhasilan program.
Ferry mengatakan keterlibatan Polri merupakan bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat pelayanan dan perlindungan terhadap masyarakat. Ia menilai semangat koperasi juga sejalan dengan karakter generasi muda Polri yang adaptif, kolaboratif, serta melek teknologi.
“Melalui koperasi, anggota Polri generasi muda dapat mengembangkan kreativitas, memperkuat jejaring, serta memperoleh nilai tambah melalui kepemilikan bersama dan akses usaha yang lebih inklusif,” ujar Ferry.
Ia menjelaskan, pembentukan Kopdes Merah Putih merupakan program strategis pemerintah yang lahir dari arahan langsung Presiden dalam forum retreat kepala daerah dan rapat terbatas di Istana Negara. Program tersebut kemudian dipertegas melalui Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa.
Menurut Ferry, penguatan koperasi desa bukan sekadar pengembangan kelembagaan, melainkan strategi besar untuk membangun ekonomi kerakyatan yang menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan.
Ia menegaskan, konsep koperasi yang digagas Bung Hatta masih relevan sebagai solusi untuk menghindari dominasi ekonomi oleh segelintir kelompok. Koperasi, kata dia, menjadi instrumen untuk memastikan pemerataan kesejahteraan.
Ferry juga menyoroti persoalan klasik ekonomi rakyat, yakni panjangnya rantai distribusi barang yang berujung pada tingginya harga di tingkat konsumen. Kondisi tersebut kerap terjadi pada komoditas strategis maupun barang subsidi seperti beras, minyak goreng, pupuk subsidi, hingga LPG 3 kilogram.
“Kopdes Merah Putih hadir untuk memotong rantai pasok agar distribusi barang lebih dekat ke masyarakat, harga lebih terjangkau, pasokan stabil, serta produsen bisa langsung terhubung dengan konsumen,” katanya.
Ia menjelaskan, koperasi desa akan dikembangkan sebagai pusat kegiatan ekonomi dengan berbagai unit usaha. Mulai dari gerai sembako, layanan kesehatan desa, unit simpan pinjam, apotek, pergudangan dan logistik, hingga pengembangan sektor pertanian, perikanan, peternakan, energi, perumahan, ekonomi kreatif, dan distribusi barang subsidi.
Sebagai contoh, Ferry menyebut pengelolaan komoditas kopi dapat dilakukan secara terintegrasi melalui koperasi desa. Mulai dari konsolidasi hasil panen petani, proses sortasi, pengolahan produk, hingga penguatan merek dan akses pasar ekspor.
Dengan skema tersebut, nilai tambah komoditas tidak lagi dinikmati oleh perantara, melainkan langsung dirasakan petani dan koperasi desa.
Ferry menambahkan, penguatan koperasi akan diawali dengan pemetaan potensi ekonomi lokal secara menyeluruh. Selanjutnya, potensi tersebut dioptimalkan melalui pengelolaan yang terintegrasi dan berbasis peningkatan nilai tambah.
“Seluruh proses ini diarahkan untuk memastikan manfaat ekonomi yang nyata, inklusif, dan berkelanjutan bagi masyarakat,” pungkas Ferry.
