PeluangNews, Jakarta-Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan, koperasi Indonesia pernah mengalami masa keemasan, khususnya pada periode 1970 hingga 1990-an. Menurutnya, masa itu merupakan fase yang sejalan dengan cita-cita para pendiri bangsa dan arah pembangunan yang dirumuskan dalam Dewan Perancang Nasional.
“Pada periode itu koperasi memiliki aneka industri seperti tekstil, garmen, hingga Gabungan Koperasi Batik, serta memiliki bank koperasi, Bank Bukopin,” ujar Menkop dalam acara Jejak Pendiri Bangsa 1947-1969 (Perencanaan Pembangunan Berbasis Satu Data Indonesia/Koperasi Sebagai Sokoguru Perekonomian Nasional) di kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Selasa (25/11).
Ferry menambahkan, koperasi susu, koperasi peternakan sapi perah, hingga koperasi tahu-tempe juga memiliki peran besar saat itu. “Era 1970 hingga 1990-an tersebut masih mempertahankan pikiran-pikiran yang sudah direncanakan para pendiri bangsa, di mana perekonomian dibangun dengan azas kekeluargaan dan gotong royong, yakni berwadah koperasi,” jelasnya.
Menurut Ferry, pertemuan tersebut menjadi pengingat penting terhadap arah pembangunan yang pernah dirumuskan pendiri bangsa. “Pada masa itu, gagasan koperasi tidak muncul sebagai pilihan teknis semata, tetapi sebagai keputusan ideologis yang menempatkan rakyat sebagai pemilik dan pelaku utama pembangunan ekonomi,” kata Menkop.
Pasal 33 dan 34 UUD 1945 mengamanatkan keterlibatan negara dalam seluruh aspek perekonomian. “Tetapi ketika dihadapkan pada praktek mekanisme pasar bebas, peran negara dan pemerintah diperkecil dan diminimalisir,” ujarnya.
Ferry mengungkapkan, kini Indonesia sedang kembali ke jalur yang telah dirintis para pendiri bangsa. “Seperti yang sudah dirintis dan dirancang sejak zaman HOS Cokroaminoto, Bung Hatta, Margono Djojohadikusumo, sampai Soemitro Djojohadikusumo,” ucapnya.
Arah tersebut, lanjutnya kini dikonkretkan melalui program pembentukan lebih dari 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang digagas Presiden Prabowo Subianto. “Program ini akan hadir di seluruh desa di Indonesia,” tutur Menkop.
Ferry menilai era perencanaan berbasis Satu Data Indonesia justru semakin mempertegas perlunya koperasi. Ia menyebut sejumlah persoalan ekonomi masyarakat masih muncul di banyak daerah. “Pendapatan tidak stabil, akses pembiayaan formal terbatas, ketergantungan pada tengkulak, rantai pasok panjang, dan fluktuasi harga komoditas,” katanya.
“Kondisi ini menuntut hadirnya organisasi ekonomi yang tidak hanya demokratis, tetapi juga profesional, transparan, dan berbasis teknologi,” tambahnya.
Dalam konteks tersebut, Ferry menegaskan bahwa koperasi kini memegang peran baru sebagai platform ekonomi kerakyatan. “Itu juga memastikan data serta transaksi ekonomi masyarakat tercatat dalam satu ekosistem modern yang lebih adil dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia memastikan, Kopdes Merah Putih dikembangkan sebagai model koperasi modern yang menjawab kebutuhan masyarakat. “Seluruh langkah ini memastikan Kopdes Merah Putih tidak hanya menjadi wadah usaha bersama, tetapi juga instrumen percepatan pertumbuhan ekonomi lokal, stabilisasi harga kebutuhan pokok, dan perluasan akses layanan publik berbasis koperasi,” papar Menkop.
Dalam kesempatan yang sama, Menteri PPN/Bappenas Rachmat Pambudy menilai momentum ini sebagai kebangkitan kembali koperasi. “Koperasi pernah berjaya, koperasi pernah terpuruk, dan sudah waktunya koperasi bangkit kembali,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya catatan sejarah dalam merumuskan arah pembangunan. “Sejarah berulang-ulang, dan dengan namanya arsip kita akan tahu ke mana kita akan pergi. Kini kita sudah tahu ke mana kita akan mengarahkan perjalanan kehidupan Indonesia,” kata Menteri PPN.
Duta Arsip Nasional sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI Rieke Diah Pitaloka juga menegaskan jejak pendiri bangsa merupakan penegasan Pancasila sebagai ideologi yang bekerja. “Pancasila bukan hanya pedoman filosofis yang utopis, tetapi ideologi yang bekerja. Semua itu terekam dalam arsip Perencanaan Pembangunan 1947-1969,” kata Rieke.
Menurutnya, arsip tersebut menggambarkan bagaimana Pasal 33 UUD 1945 diterapkan dalam kebijakan pembangunan nasional. “Pancasila merupakan sistem penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan masyarakat adil dan makmur bagi desa di seluruh pelosok Tanah Air,” ujarnya.
Kepala Arsip Nasional RI Mego Pinandito menambahkan kegiatan ini menjadi momentum untuk meneguhkan kembali fondasi pembangunan nasional berbasis data. “Serta penguatan Kopdes Merah Putih sebagai peneguhan kembali ekonomi kerakyatan,” papar Mego.
