JAKARTA—Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengakui, kondisi sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) lebih buruk dibandingkan pada masa krisis moneter 1998. Sebab, UMKM kini sangat terdampak pandemi Covid-19.
Teten menyampaikan pada 1998, justru UMKM menjadi penyelamat ekonomi nasional ketika banyak perusahaan besar berguguran, Ekspor UMKM justru tumbuh pesat hingga 350 persen.
Kini pandemi Covid-19 memukul pelaku UMKM, baik dari sisi permintaan maupun pasokan. Data dari Call Center Kementerian Koperasi (Kemenkop) UKM menyebutkan, UMKM paling terpukul dari sisi permintaan dan pemasaran.
“Pemerintah sudah merumuskan lima langkah demi menjawab berbagai masalah tersebut. Meliputi program Bansos untuk usaha ultra mikro, insentif pajak, stimulus pembiayaan, pinjaman baru yang dipermudah, serta BUMN sebagai penyangga bagi produk-produk sektor pertanian dan perikanan,” papar Teten dalam keterangan persnya, Selasa (2/6/20).
Hanya saja lima skema tersebut hanya berlaku hingga September 2020. Jika lewat dari itu, maka beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan sangat berat.
“Saat ini pun kita sudah defisit. Jadi pemerintah menerbitkan Perppu untuk mencari pinjaman baru, menerbitkan surat utang. Itu bukan hal yang mudah”, ujar Teten.
Meski begitu, kata dia, UMKM memiliki peluang di pasar daring. Menurutnya, selama Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) diterapkan, perilaku konsumen berubah.
Dia mengungkapkan, penjualan di niaga-el tumbuh hingga 18 persen sejak Maret 2020. Kebijakan ‘di rumah saja’ mendorong penjualan kebutuhan primer.
“Kebutuhan masyarakat akan makan dan minum selama PSBB paling banyak dari UMKM naik 52,6 persen, keperluan sekolah naik 34 persen, kebutuhan personal seperti masker dan hand sanitizer, juga tumbuh 29 persen,” pungkas dia.
