Peluang News, Jakarta – Hadi Tjahjanto mengungkapkan, ada dua prioritas kerjanya sebagai menko polhukam. Yakni, menjaga situasi tetap aman dan tertib serta terus menagih utang para obligor bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI).
Mantan Panglima TNI itu meyakini situasi negara yang kondusif diinginkan seluruh lapisan masyarakat. Sebab, bila keamanan dan ketertiban terjamin, maka mereka dapat berkegiatan seperti biasa, termasuk aktivitas perekonomian tetap berjalan normal.
“Ini prioritas untuk tahun ini, karena seperti yang saya sampaikan agar masyarakat tetap tenang, masyarakat bisa melaksanakan kegiatan ekonomi juga dengan tenang, masyarakat dari pelosok sampai ibu kota ini menginginkan seperti itu,” ujar Menko Polhukam Hadi Tjahjanto saat jumpa pers di kantornya, Jakarta, Rabu (21/2/2024).
Terkait BLBI, Hadi bertekad melanjutkan kerja-kerja penagihan utang berjalan. “Mudah-mudahan BLBI dengan koordinasi ketat bisa diselesaikan,” tutur dia.
Untuk itu, Marsekal TNI (Purn.) Hadi Tjahjanto mengaku ingin mendapatkan masukan dari pendahulunya Prof. Mahfud MD terutama mengenai pekerjaan rumah di Kemenko Polhukam yang perlu segera dirampungkan.
Pada Rabu (21/2/2024), Hadi menjabat sebagai Menko Polhukam setelah dia dilantik Presiden Joko Widodo di Istana. Mahfud MD yang sebelumnya menjabat menko polhukam mundur karena ikut kontestasi Pilpres 2024 lalu. Agar tidak terjadi kekosongan Tito Karnavian ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menko Polhukam dan hanya berlangsung kurang dari 20 hari.
Hadi Tjahjanto menambahkan untuk bertemu Prof. Mahfud pasti akan dilakukannya dengan alasan kultur orang timur, selayaknya bersilaturahmi dengan pemimpin sebelumnya. Sekaligus meminta arahan, apa permasalahannya yang belum diselesaikan nanti akan dilanjutkan. Namun, belum diketahui kapan dia akan menemui Mahfud MD.
“Walaupun waktunya hanya delapan bulan, tetapi saya akan kerja full untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan ini,” ujar Hadi.
Satgas BLBI yang terdiri dari beberapa kementerian/lembaga mulai bekerja sejak Presiden Joko Widodo menandatangani Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara dana (Satgas BLBI). Dalam Keppres itu, masa tugas Satgas BLBI berakhir pada 31 Desember 2023.
Sejak mulai bertugas sampai akhir masa tugasnya, Satgas BLBI berhasil menagih Rp35,8 triliun dari total utang Rp 111 triliun.
BLBI merupakan satu dari tiga pekerjaan rumah Kemenko Polhukam yang menjadi perhatian Mahfud. Ada tiga PR di Kemenko Polhukam yang Mahfud titipkan ke Presiden Jokowi saat ia mundur sebagai menko polhukam. Yakni soal penagihan BLBI, penyelesaian pelanggaran HAM berat, dan revisi undang-undang MK.[]
